JAKARTA – Puluhan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tergabung dalam Yayasan Solusi Bangun Bangsa (YSBB) mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (26/5/2026).
Mereka meminta kejelasan terkait status yayasan yang selama ini mengoordinasikan pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kedatangan para pengelola tersebut dipicu ketidakpastian operasional dapur yang telah mereka bangun sejak 2025.
Baca Juga: Gubernur Sumut Bobby Nasution Salat Iduladha di Binjai, Kurban Difokuskan untuk Korban Bencana Hingga kini, mereka mengaku belum menerima Surat Perintah Kerja (SPK) maupun kepastian terkait pelaksanaan program yang dijanjikan.
Koordinator pengelola SPPG, Oesep Sarwat, mengatakan para pengelola berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Sumedang.
Menurutnya, ketidakjelasan status yayasan telah menimbulkan kerugian finansial dan tekanan psikologis bagi para pengelola maupun investor.
"Sesuai data yang kami pegang, ada lebih dari 100 dapur yang tergabung di bawah YSBB. Kami sudah mengeluarkan biaya besar untuk sewa tempat, renovasi bangunan, hingga dana koordinasi," kata Oesep.
Ia menjelaskan, setiap dapur rata-rata telah menghabiskan dana antara Rp300 juta hingga Rp400 juta untuk memenuhi persyaratan operasional.
Namun, hingga saat ini dapur-dapur tersebut belum dapat beroperasi karena belum memperoleh kepastian dari pihak yang selama ini menjanjikan kerja sama dalam program MBG.
Menurut Oesep, para pengelola sebelumnya dijanjikan akan memperoleh SPK setelah peluncuran program nasional.
Namun berbagai alasan terus disampaikan, mulai dari menunggu peluncuran resmi hingga persetujuan dari pemerintah pusat.
Akibat kondisi tersebut, bukan hanya kerugian materi yang dirasakan. Para pengelola juga menghadapi tuntutan dari relawan yang telah direkrut dan dipersiapkan untuk bekerja di dapur MBG.