JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menilai praktik eksploitasi sumber daya alam di Papua bukanlah fenomena baru, melainkan telah berlangsung sejak lama.
Namun, ia menegaskan bahwa kondisi saat ini dinilai semakin mengkhawatirkan, terutama dalam proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan.
"Eksploitasi di Papua itu bukan baru. Itu dari dulu ya, kita mesti tahu juga," kata Yorrys di Kramat, Senen, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Mei 2026.
Baca Juga: Gerindra Bongkar Warisan Berat yang Diterima Prabowo: Gunung Dibabat, Mineral Keluar Negeri! Yorrys menyoroti pembukaan lahan dalam skala besar yang mencapai sekitar 2,5 juta hektar di wilayah Papua Selatan.
Menurut dia, angka tersebut menunjukkan potensi tekanan serius terhadap ekosistem hutan dan keberlanjutan lingkungan di daerah setempat.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak dapat memandang kawasan tersebut sebagai lahan kosong yang siap dieksploitasi untuk kepentingan pembangunan.
"Anda tahu bahwa Merauke itu, atau Provinsi Papua Selatan itu, penduduknya kurang daripada satu juta kan. Itu dibongkar hutan itu 2,5 juta hektar," ujarnya.
Yorrys mengaku telah mempertanyakan langsung kebijakan pembukaan lahan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Salah satu yang ia soroti adalah kejelasan pengelolaan hasil penebangan kayu dari area yang dibuka untuk proyek pangan seperti padi dan tebu.
"Kalau itu dibuka untuk padi dan tebu, pertanyaannya hutan itu dihabisin ke mana gitu? Kan pasti ada pemotongan hutan kan? Pembukaan lahan. Nah, sekarang ini ke mana itu kayu-kayu? Kan ini bukan tandus, ini bukan di Timur Tengah kan," katanya.
Menurut Yorrys, pembukaan hutan dalam skala besar berpotensi menimbulkan dampak ekologis yang serius, termasuk gangguan terhadap keseimbangan lingkungan serta kehidupan masyarakat adat di Papua.
Ia juga mendorong agar isu kerusakan lingkungan tidak hanya menjadi perhatian di Papua, tetapi juga di berbagai wilayah lain yang terdampak proyek strategis nasional.