JAKARTA — Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rivai Kusumanegara, menyatakan kliennya tidak ingin terburu-buru dalam penanganan kasus dugaan ijazah palsu yang saat ini ditangani Polda Metro Jaya.
Menurut dia, proses hukum harus berjalan secara objektif dan hati-hati agar pihak yang benar-benar bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban.
"Kalau kami melihatnya juga pertama bahwa memang kalau Pak Jokowi nggak mau juga tergesa-gesa," kata Rivai dalam program Head to Head, Rabu malam, 20 Mei 2026.
Baca Juga: Kasus Akta Palsu di Medan, Kuasa Hukum Anna Sitepu Nilai Pasal 394 Tidak Tepat Jerat Kliennya Rivai mengatakan, kehati-hatian diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses penyidikan.
Ia menilai aparat penegak hukum perlu memastikan pihak yang seharusnya bertanggung jawab tidak lolos, namun di sisi lain orang yang tidak terkait juga tidak ikut terseret dalam perkara.
"Jangan sampai orang yang seharusnya bertanggung jawab tidak dimintai pertanggungjawaban tapi sebaliknya juga orang yang seharusnya bertanggung jawab malah dilepas. Jadi biarkan bekerja secara objektif, tidak perlu didesak-desak," ujarnya.
Meski demikian, kubu Jokowi berharap perkara tersebut dapat dibawa hingga persidangan.
Rivai menilai proses di pengadilan diperlukan untuk menjawab polemik yang selama ini berkembang di ruang publik terkait keaslian ijazah Jokowi.
Menurut dia, sejumlah institusi ikut terseret dalam polemik tersebut, mulai dari Universitas Gadjah Mada, Komisi Pemilihan Umum, hingga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
"Kalau ini bisa dibawa ke sidang semuanya terang benderang. Pertanyaan intinya adalah apakah ijazah ini asli atau palsu. Dan ini semua memiliki konsekuensi," kata Rivai.
Ia menambahkan, proses persidangan juga penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memulihkan nama baik Jokowi.
Menurut dia, penyelesaian di pengadilan diharapkan dapat menghentikan polemik yang terus berulang.