JAKARTA – Aktivis KontraS sekaligus Wakil Koordinator, Andrie Yunus, menolak menghadiri sidang kasus penyiraman air keras yang tengah bergulir di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin, 11 Mei 2026.
Tim kuasa hukum menilai kehadiran Andrie justru berpotensi menimbulkan intimidasi terhadap korban.
Baca Juga: DPR Desak Polri Bongkar Seluruh Jaringan Judol usai Penggerebekan di Hayam Wuruk Perwakilan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), Airlangga Julio, mengatakan pihaknya melihat adanya upaya delegitimasi terhadap Andrie sejak kasus ini mencuat ke publik.
"Dan kalau nanti jangan-jangan Andrie datang malah mengalami intimidasi. Karena kita bisa lihat dari kemarin yang terjadi adalah berbagai cara untuk terus mendelegitimasi upaya Andrie dalam mengkritik institusi TNI," kata Julio kepada wartawan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin.
Julio menilai jalannya persidangan justru berpotensi merugikan korban. Ia menyoroti sikap majelis hakim yang dinilai menunjukkan keberpihakan kepada terdakwa.
"Dalam persidangan, hakim malah terlihat berpihak kepada pelaku. Bahkan sempat mengarahkan bahwa tindak pidana ini seharusnya dilakukan dengan cara yang lebih baik," ujarnya.
Menurut Julio, hingga saat ini pihaknya juga belum menerima surat panggilan resmi bagi Andrie untuk hadir dalam sidang.
Ia menyebut oditur militer hanya mengirimkan surat permohonan saksi tambahan kepada LPSK.
"Dalam hukum acara pidana, surat panggilan seharusnya dikirim secara fisik kepada pihak yang dipanggil," kata dia.
Tak hanya menolak kehadiran Andrie dalam sidang, tim kuasa hukum juga meminta dakwaan terhadap para terdakwa dicabut.
Mereka mendesak agar seluruh pelaku yang diduga terlibat diproses melalui peradilan umum.