DELI SERDANG -Pola penyalahgunaan anggaran oleh keluarga Tambunan di Deli Serdang kembali mencuat setelah terungkapnya utang yang membebani anggaran daerah. Kasus ini mengungkapkan bagaimana pengelolaan proyek swakelola selama dua dekade terakhir berujung pada tragedi yang mengakibatkan puluhan rekanan terjerat utang dan bahkan kehilangan nyawa.
Sejak kepemimpinan Amri Tambunan sebagai bupati, pola ini dianggap sukses namun penuh kontroversi. Pada tahun 2014, sekitar 175 miliar rupiah dana rekanan hilang terkait proyek swakelola yang ia jalankan, dikenal sebagai Gerakan Deli Serdang Membangun. Akibatnya, 20 rekanan dilaporkan jatuh miskin dan beberapa di antaranya bahkan meninggal akibat beban utang.
Ashari Tambunan
Kondisi serupa terjadi di akhir masa jabatan Ashari Tambunan, adik Amri, yang menjabat sebagai bupati selama dua periode. Menjelang akhir jabatannya pada tahun 2023, Ashari meninggalkan utang sekitar 215 miliar rupiah kepada rekanan, yang hingga kini belum terbayar. Ketika Wiriya Alrahman, mantan Sekda Medan, diangkat sebagai Penjabat Bupati, ia terkejut menemukan tumpukan utang yang belum dibayar.
“Dari anggaran 2024, sekitar 40 miliar rupiah masih menjadi utang yang harus diselesaikan,” ungkap Wiriya. Namun, banyak rekanan meragukan keseriusan pihak pemkab dalam menyelesaikan utang tersebut, mengingat kas daerah yang kosong.
Dalam wawancara, para rekanan mengekspresikan kekhawatiran dan frustrasi mereka. “Kami merasa dicurangi. Utang ini hanya membuat kami semakin terpuruk,” keluh salah seorang rekanan yang enggan disebutkan namanya.
Keluarga Tambunan, yang telah berkuasa selama bertahun-tahun, kini dicap sebagai “kecanduan makan APBD.” Tindakan mereka yang terus menerus melibatkan diri dalam proyek swakelola, tanpa mempedulikan nasib rekanan, menunjukkan betapa korupsinya sistem di daerah ini.
Ironisnya, nasib keluarga Ir Faisal, mantan Kadis PU, menunjukkan dampak dari penyalahgunaan kekuasaan ini. Ia terpaksa menjalani hukuman penjara akibat keterlibatannya dalam proyek swakelola, meninggalkan keluarganya dalam keadaan terpuruk secara ekonomi dan sosial. “Anak-anaknya kini hidup dalam tekanan dan merasa malu,” ungkap Zul, seorang rekanan yang pernah dekat dengan keluarga almarhum.
Sementara itu, penegak hukum seolah tidak peduli dengan masalah ini. “Kami khawatir jika ini dibiarkan, kasus serupa akan terus terulang,” tambah Zul. Hal ini semakin menambah kekhawatiran akan nasib pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Deli Serdang ke depan.
Dari semua kejadian ini, satu hal yang jelas: upaya untuk memberantas korupsi di Deli Serdang harus lebih serius agar tragedi serupa tidak terulang. Keluarga Tambunan dan pihak terkait harus dimintai pertanggungjawaban atas setiap anggaran yang hilang, demi keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
(N/014)