JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) melontarkan kritik keras terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook senilai Rp2,1 triliun yang saat ini tengah diusut Kejaksaan Agung RI.
Kasus tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga dianggap sebagai "tragedi pendidikan" yang melukai martabat dan moral para guru di Indonesia.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Khairi mengatakan pengadaan perangkat digital di tengah kondisi sekolah yang masih banyak rusak serta rendahnya kesejahteraan guru honorer merupakan sebuah ironi besar, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
Baca Juga: Tragedi Dokter Muda Jadi Alarm, DPR Desak Reformasi Total Program Internship Kedokteran "Beli laptop ngapain? Kita butuh gaji," ujar Iman, Sabtu (9/5/2026).
Menurutnya, program digitalisasi pendidikan yang dipaksakan justru menambah beban kerja guru di lapangan. Alih-alih meringankan, guru kini dibebani target penggunaan aplikasi dan indikator digital yang dinilai tidak langsung berkaitan dengan kualitas pembelajaran.
P2G juga menyoroti kebijakan platform pendidikan yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan guru di sekolah, termasuk dorongan untuk aktivitas pelaporan berbasis digital.
Iman menyebut kondisi tersebut membuat banyak guru harus bekerja hingga larut malam demi memenuhi tuntutan administrasi aplikasi, bukan fokus pada proses belajar mengajar.
"Guru-guru harus begadang malam-malam hanya demi aplikasi, bukan demi murid. Ini mengkhianati profesi," tegasnya.
Meski demikian, P2G mendukung langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut dugaan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp2,1 triliun dalam kasus tersebut.
Ia menilai anggaran besar seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan dasar pendidikan seperti perbaikan infrastruktur sekolah, terutama di daerah terpencil, serta penyediaan buku dan fasilitas belajar yang layak.
P2G juga menyoroti kondisi literasi nasional yang dinilai masih memprihatinkan dan meminta kasus ini diungkap secara transparan hingga tuntas.
"Jangan sampai masa depan anak bangsa kembali dikorupsi demi ambisi teknologi yang tidak menyentuh akar masalah," ujarnya.*