MEDAN — Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan melontarkan kritik keras terhadap prosedur pencairan puluhan cek diduga palsu di Bank Mandiri Cabang Medan Balai Kota.
Dalam persidangan, hakim menilai proses verifikasi yang hanya mengandalkan pemeriksaan visual tanda tangan tanpa konfirmasi kepada pemilik rekening merupakan kelalaian serius dalam sistem perbankan.
Sidang perkara dugaan pemalsuan cek dan penggelapan dana perusahaan senilai Rp123,2 miliar itu digelar di ruang Cakra VIII PN Medan, Kamis (7/5), dengan terdakwa Tepi (41), mantan Asisten Manager Finance PT Toba Surimi Industries Tbk.
Baca Juga: GERBRAK Geruduk DPRD Sumut! Angkat Isu Dugaan Korupsi hingga Keabsahan Ijazah Kepala Daerah Majelis hakim yang diketuai Lifiana Tanjung menyoroti lemahnya kontrol internal bank dalam proses pencairan dana menggunakan 54 lembar bilyet cek yang diduga telah dipalsukan tanda tangan Direktur Utama PT Toba Surimi Industries Tbk, Gindra Tardy.
"Visualnya saja berbeda, bagaimana bisa cair?" ujar Lifiana dalam persidangan.
Hakim menegaskan bahwa bank sebagai institusi keuangan seharusnya memiliki standar kehati-hatian tinggi dalam setiap transaksi bernilai besar.
Ia menilai, verifikasi hanya berdasarkan kecocokan visual tanda tangan tidak dapat dijadikan dasar tunggal pencairan dana.
"Harusnya bank ini menjaga kepercayaan masyarakat. Jangan hanya secara visual saja," katanya.
Hal senada disampaikan hakim anggota Monita Sitorus yang menyoroti perbedaan bentuk tanda tangan pada cek dengan spesimen asli milik direktur perusahaan.
"Lengkungan tanda tangan saja berbeda, apalagi ini sampai ratusan miliar rupiah," ujarnya.
Dalam persidangan, majelis hakim juga mempertanyakan tidak adanya konfirmasi langsung kepada pihak perusahaan, meski nilai transaksi mencapai angka fantastis.
Bahkan, terungkap bahwa pihak bank masih menggunakan surat kuasa tahun 2019 dalam proses pencairan yang terjadi pada 2025.