SERANG –Polres Serang telah resmi melimpahkan berkas dan tersangka kasus dugaan korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Serang, yaitu PT Serang Berkah Mandiri (SBM), kepada Kejaksaan Negeri Serang. Tersangka dalam kasus ini adalah mantan Direktur Utama PT SBM, Setiawan Arief Widodo, yang diduga terlibat dalam praktik pembelian pasir ilegal senilai Rp 1,2 miliar.
Kasat Reskrim Polres Serang, AKP Andi Kurniady, menjelaskan bahwa pelimpahan ini merupakan tahap dua dalam penanganan perkara korupsi yang terjadi di BUMD Kabupaten Serang pada tahun 2019. “Kami telah menyelesaikan penyidikan dan mengajukan berkas perkara ke kejaksaan,” ujarnya kepada wartawan di Serang.
Latar Belakang Kasus
Kasus ini dilaporkan pertama kali pada bulan Desember 2019 dengan nomor laporan LP/A/296/XII/2019/SERANG/SPK A. Penyidikan kasus ini dimulai pada 27 Desember 2019 dan kemudian menetapkan Setiawan Arief Widodo sebagai tersangka pada 12 Juni 2022. Pihak kepolisian melanjutkan proses penyidikan hingga mengantarkan kasus ini ke tahap pelimpahan.
Menurut keterangan AKP Andi, PT SBM melakukan pembelian tambang pasir ilegal pada tahun 2015 seharga Rp 1,2 miliar, meskipun BUMD ini tidak memiliki core business yang sesuai untuk menangani kegiatan pertambangan. Hal ini mengakibatkan kerugian negara yang cukup signifikan, diperkirakan mencapai Rp 683 juta.
“Penyidikan ini telah rampung, dan kerugian negara yang ditimbulkan sangat mencolok,” jelasnya.
Tindak Pidana Korupsi
Setiawan Arief Widodo dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), Polres Serang menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk menuntaskan setiap aspek dari kasus ini.
Dalam kesempatan yang sama, pihak Polres Serang berharap bahwa pelimpahan kasus ini dapat mempercepat proses hukum agar keadilan dapat ditegakkan. “Kami ingin kasus ini segera ditindaklanjuti di pengadilan, agar semua pihak bisa mendapatkan keadilan yang sepatutnya,” tutup AKP Andi Kurniady.
Kasus dugaan korupsi di BUMD ini menjadi perhatian publik, mengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya daerah. Proses hukum selanjutnya diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak, agar tidak terulang lagi praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
(N/014)