JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan pada awal 2025 masih menghadapi persoalan serius terkait keamanan pangan.
Sejumlah kasus dugaan keracunan siswa yang mengonsumsi makanan dari program tersebut kembali memunculkan sorotan terhadap standar pengelolaan makanan di lapangan.
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi BRIN, Prof. Dr. Dede Anwar Musadad, menilai terdapat titik-titik kritis atau critical control points (CCP) dalam seluruh rantai penyelenggaraan MBG yang harus diawasi ketat untuk mencegah risiko kesehatan.
Baca Juga: Warga Sumut Mengeluh Kesulitan dan Ditolak Saat Berobat, Bobby Nasution Tegur BPJS Kesehatan "Setiap pihak yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko, baik dari bahan, peralatan, maupun lingkungan," ujar Dede, dari situs BRIN, Rabu, 6 Mei 2026.
Ia menjelaskan, potensi kontaminasi pangan dapat berasal dari berbagai sumber, mulai dari faktor fisik, biologis, kimia, hingga alergen.
Sejumlah patogen yang kerap ditemukan dalam kasus keracunan pangan antara lain Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, dan Bacillus cereus.
Menurut Dede, terdapat delapan tahapan penting dalam pengolahan pangan, namun risiko tertinggi terjadi pada proses memasak, penyimpanan makanan matang, serta lamanya waktu antara produksi dan konsumsi.
"Produksi sajian MBG dalam jumlah besar dengan proses yang panjang juga meningkatkan potensi kontaminasi," kata dia.
Ia menilai, standar operasional program MBG saat ini masih belum seragam karena program masih dalam tahap pengembangan.
Kondisi itu membuat penguatan sistem pengawasan menjadi mendesak.
Selain itu, aspek sanitasi seperti ketersediaan air bersih, pengelolaan limbah, serta higiene perorangan juga dinilai berperan penting dalam mencegah kontaminasi makanan.
Peneliti BRIN lainnya, Joko Irianto, menambahkan bahwa pengawasan kualitas bahan baku, proses penyimpanan, hingga penyajian harus dilakukan secara terintegrasi.