JAKARTA— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti masih banyaknya aset tanah milik pemerintah daerah di Sulawesi Selatan yang belum bersertifikat.
Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan sengketa hukum hingga membuka celah kerugian negara.
Juru Bicara KPK, KPK, Budi Prasetyo, menyebut terdapat 27.969 bidang tanah milik pemerintah daerah di Sulawesi Selatan yang belum memiliki sertifikat.
Baca Juga: Nusron Wahid: Sebagian Besar Tanah di Indonesia Masih Dikuasai Kelompok Tertentu "Estimasi nilainya mencapai sekitar Rp27,5 triliun. Ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berisiko menimbulkan sengketa, hilangnya aset daerah, hingga membuka celah praktik korupsi," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Ahad, 3 Mei 2026.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama antara KPK, Kementerian ATR/BPN, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar.
Budi menjelaskan, aset yang belum tersertifikasi sangat rentan dikuasai pihak lain tanpa memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.
Selain itu, potensi pendapatan dari pemanfaatan aset juga dapat hilang apabila tidak dikelola secara transparan.
"Tanah yang belum tersertifikasi ini sangat berisiko dikuasai dan dimanfaatkan pihak lain tanpa kontribusi bagi kas daerah," katanya.
Berdasarkan hasil Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCP) tahun 2025, nilai rata-rata pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tercatat 61,58 atau berada di level merah, menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh skor 79,18.
Menurut KPK, capaian tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), terutama pada aspek regulasi dan akuntabilitas penertiban aset.
"Regulasi dan kebijakan baru mencapai 27 persen, sementara akuntabilitas penertiban berada di angka 46 persen. Ini menunjukkan masih banyak ruang pembenahan," ujar Budi.