PALEMBANG - Sebanyak 19 anggota Dinas Perhubungan Kota Palembang terjerat kasus razia ilegal yang berujung kecelakaan beruntun di kawasan Karya Kaya, Kertapati, pada Kamis, 30 April 2026.
Insiden tersebut sempat viral di media sosial setelah memperlihatkan sejumlah kendaraan truk terlibat tabrakan beruntun di lokasi kejadian.
Pemerintah Kota Palembang melalui Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) langsung melakukan pemeriksaan terhadap para anggota Dishub sejak Jumat, 1 Mei 2026.
Baca Juga: Gubernur Bobby Minta Gaji Guru Naik Tiap Tahun, Ini Respons Kadisdik Sumut Kepala Inspektorat Kota Palembang, Jamia Haryanti, mengatakan hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran berat yang dilakukan para petugas tersebut.
"Hari ini kami telah menyiapkan sanksinya. Ada lima anggota yang kami putuskan bisa dipecat dan telah kami laporkan ke Wali Kota Palembang Ratu Dewa untuk diputuskan," ujar Jamia di Palembang, Sabtu, 2 Mei 2026.
Selain pemecatan terhadap lima orang, 14 anggota lainnya dijatuhi sanksi penurunan grade.
Sebagian di antaranya merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu maupun penuh waktu.
Jamia menjelaskan, penurunan grade tersebut berdampak pada pemotongan gaji hingga mutasi ke wilayah tugas yang lebih jauh.
"Penurunan grade itu akan mengakibatkan pemotongan gaji, juga akan kena mutasi ke wilayah-wilayah ujung seperti kawasan Pulo Kemaro," katanya.
Ia menegaskan kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh aparatur Pemkot Palembang agar tidak melakukan pelanggaran yang dapat mencoreng nama instansi.
"Jika ditemukan kembali ada yang melakukan perbuatan serupa, kami pastikan akan memberikan sanksi tegas," ujarnya.
Kasus ini sebelumnya menjadi sorotan publik setelah video kecelakaan beruntun yang dipicu razia tersebut beredar luas di media sosial.