Jakarta – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, mendatangi gedung KPK untuk mempertanyakan kelanjutan pengusutan dugaan korupsi yang diduga melibatkan keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Abraham datang bersama mantan pimpinan KPK, Saut Situmorang, Roy Suryo, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, pakar hukum tata negara Refly Harun, dan sejumlah rekan.
Dalam kunjungan ini, Abraham menyoroti sejumlah laporan dugaan korupsi yang menurutnya belum ada perkembangan dari KPK, salah satunya laporan yang dibuat dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubaidillah Badrun, yang sudah masuk sejak dua tahun lalu.
“Kami menyampaikan beberapa hal bahwa ada beberapa kasus yang sudah dilaporkan, misalnya oleh Ubaidillah Badrun dari UNJ yang sudah dilaporkan dua tahun lalu. Selain itu, ada juga laporan dari Pak Petrus dari PDI, dan beberapa laporan lainnya dari Pak Marwan. Kasus-kasus yang kami diskusikan adalah kasus yang diduga melibatkan keluarga Mulyono,” ujar Abraham kepada wartawan di KPK pada Kamis (31/10/2024).
Nama “Mulyono” sempat ramai diperbincangkan di media sosial, dikaitkan dengan nama kecil Presiden Jokowi. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut resmi dari KPK atas dugaan korupsi tersebut.
Dalam pertemuan dengan Ketua KPK sementara, Nawawi Pamolango, dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Abraham menyebut kedua pimpinan KPK tersebut menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang melibatkan keluarga Jokowi. Meski demikian, Abraham mengakui ada kendala internal di tubuh KPK yang memengaruhi proses pengusutan kasus-kasus tersebut.
“Tapi, dalam diskusi dengan pimpinan KPK, ada hambatan-hambatan tertentu. Namun, ada ‘angin segar’ karena pimpinan KPK menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti seluruh kasus yang kami laporkan,” kata Abraham.
Abraham menambahkan, meskipun pimpinan KPK tidak dapat memberikan kepastian waktu dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut, mereka tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pengusutannya. Abraham juga menyinggung kondisi internal KPK yang dinilainya berbeda dibanding saat ia menjabat sebagai Ketua KPK, yang menurutnya turut berpengaruh pada kecepatan proses pengusutan.
“Kondisi internal KPK saat ini mungkin berbeda dari masa ketika saya memimpin KPK. Ada hambatan internal yang mungkin menjadi penyebab lambatnya penyelesaian kasus ini,” lanjut Abraham.
Dalam penutup pernyataannya, Abraham menyatakan bahwa ada kesepakatan dengan pimpinan KPK untuk melanjutkan proses hukum terkait dugaan suap, korupsi, dan gratifikasi yang dilaporkan oleh masyarakat yang diduga melibatkan keluarga Mulyono.
“Pimpinan KPK bersepakat dengan kami untuk menindaklanjuti seluruh kasus, baik itu dugaan suap, dugaan korupsi, maupun dugaan gratifikasi yang telah dilaporkan oleh masyarakat terhadap keluarga Mulyono. Mengenai tindak lanjutnya, pimpinan KPK yang akan menyampaikannya langsung kepada publik,” tutupnya.
(KRISNA)