JAKARTA -Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya kembali menangkap tiga tersangka baru terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dengan penangkapan ini, total tersangka yang ditetapkan kini mencapai 14 orang.
Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Tri Satya Putra, mengungkapkan bahwa penangkapan ini merupakan bagian dari upaya pihak kepolisian untuk memberantas praktik judi online yang marak terjadi. “Hari ini kita sudah melakukan penangkapan 14 orang tersangka,” ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (2/11).
Wira menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengembangan kasus ini dan memastikan akan menyita semua aset yang diperoleh dari hasil kejahatan para tersangka. “Kami juga akan terus melakukan pengembangan dan akan menyita semua aset-aset dari para tersangka,” imbuhnya.
Keterlibatan Pegawai Komdigi
Kasus ini semakin menarik perhatian publik setelah terungkapnya keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan komitmennya untuk membersihkan internal kementeriannya setelah salah satu pegawai terlibat dalam jaringan judi online. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah membuat pakta integritas untuk melawan judi online dan meminta semua jajaran kementerian untuk mematuhi instruksi tersebut.
“Ini juga merupakan kesempatan untuk bersih-bersih dan kita sudah tegaskan kepada jajaran internal untuk mendukung dan menegakkan pakta integritas yang telah kita buat,” kata Meutya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Kasus yang Merebak
Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 11 orang tersangka dalam kasus ini, yang terdiri dari pegawai Komdigi dan seorang warga sipil. “Ada sipil dan beberapa di antaranya Komdigi, termasuk beberapa staf ahli Komdigi,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi.
Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa oknum pegawai Komdigi yang ditangkap memiliki kewenangan untuk memblokir situs judi online, namun menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak memblokir situs-situs yang telah dikenalnya.
Salah satu tersangka mengaku bahwa mereka mendapat imbalan Rp 8,5 juta dari setiap situs judi online yang ‘dibina’. Tersangka tersebut menyebut telah ‘membina’ sekitar seribu situs judi online, yang seharusnya seharusnya diblokir oleh kementerian.
Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah yang seharusnya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang di tingkat kementerian yang dapat merugikan masyarakat dan menciptakan dampak negatif dalam praktik perjudian online di Indonesia. Polisi diharapkan dapat menuntaskan kasus ini dan mencegah kejadian serupa di masa depan.
(N/014)