JAKARTA – Pengadilan Tipikor Jakarta menyoroti maraknya kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dinilai terjadi berulang dalam beberapa tahun terakhir. Hakim menyebut kementerian tersebut sebagai salah satu instansi dengan catatan masalah terbanyak terkait perkara korupsi.
Pernyataan itu disampaikan Hakim Alfis Setyawan saat memeriksa saksi dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 yang menyeret sejumlah pejabat Kemnaker di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/4/2026).
"Jujur saja, ini Kementerian Tenaga Kerja ini paling banyak masalah," ujar Hakim Alfis dalam persidangan.
Baca Juga: Kemnaker Salurkan Bantuan Rp32,25 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi Sumut dan Aceh Hakim menilai, dalam periode yang berdekatan, sudah beberapa perkara korupsi terungkap di lingkungan Kemnaker, mulai dari kasus RPTKA hingga perkara pemerasan sertifikasi K3 yang saat ini masih berjalan di persidangan.
Ia juga mempertanyakan mengapa praktik penyimpangan bisa terus terjadi, meski Kemnaker memiliki anggaran negara yang tergolong besar setiap tahunnya.
"Ini persoalan Kementerian Tenaga Kerja ini banyak. Kok bisa begitu, sementara anggarannya cukup besar di APBN," tambahnya.
Dalam sidang tersebut, saksi dari Kemnaker tidak memberikan jawaban pasti atas pertanyaan hakim terkait dugaan pola penyimpangan yang terjadi secara berulang di lingkungan kementerian.
Sebagai informasi, sejumlah kasus korupsi yang menyeret pejabat Kemnaker mencuat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk perkara gratifikasi dan pemerasan pengurusan sertifikat K3 yang saat ini tengah diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta.*
(k/dh)