JAKARTA -Polda Metro Jaya telah mengungkap jaringan judi online yang melibatkan 16 orang tersangka, termasuk pegawai dan staf ahli dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Penangkapan ini menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang di dalam lembaga pemerintah.
Penangkapan Tersangka
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa hingga saat ini, identitas para tersangka masih dirahasiakan sebagai bagian dari strategi penyidikan. “Saya belum bisa menyebutkan nama-namanya karena ini bagian dari strategi penyidikan. Yang jelas, doakan untuk kita bisa bekerja maksimal,” ujarnya dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi dengan Menkopolhukam pada Senin, 4 November 2024.
Kapolri menjelaskan bahwa para pelaku terdiri dari pegawai negeri dan pihak swasta. “Ada pegawai negeri, ada juga pihak swasta, sehingga tentunya pasalnya nanti akan disesuaikan dengan unsur-unsur pidana yang ada,” tambahnya.
Perkembangan Terbaru
Pada Minggu, 3 November, Polda Metro Jaya menangkap dua tersangka tambahan, sehingga total pelaku yang berhasil diamankan menjadi 16 orang. Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, menyatakan bahwa salah satu dari tersangka baru tersebut adalah pegawai dari Komdigi, sementara yang lainnya adalah warga sipil.
Dugaan Penyalahgunaan Wewenang
Pegawai dan staf ahli di Komdigi ditangkap karena diduga menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada mereka untuk memblokir situs judi online. Namun, alih-alih melaksanakan tugas tersebut, mereka justru menjaga agar tidak kurang dari 1.000 situs judi online tetap beroperasi. Dari aksi ini, mereka berhasil meraup keuntungan sebesar Rp 8,5 miliar per bulan.
Tindakan Selanjutnya
Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mendalami lebih lanjut kasus ini, dan mengingatkan masyarakat akan pentingnya integritas dalam pelayanan publik. Penanganan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan transparansi di lembaga pemerintah.
Dengan adanya penangkapan ini, diharapkan pihak berwenang dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberantas praktik judi online yang merugikan banyak pihak dan menjaga kredibilitas instansi pemerintah.
(N/014)