PAPUA – Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, mengungkapkan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke Kejaksaan Tinggi Papua, Selasa (31/3/2026).
Dalam sambutannya, Burhanuddin menyoroti potensi besar yang dimiliki Papua, terutama kekayaan alamnya yang meliputi sumber daya mineral dan hasil laut.
Baca Juga: BNI Dukung Penuh Proses Hukum Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana di Aek Nabara Ia menekankan bahwa kekayaan alam ini harus dikelola dengan cara yang legal dan dilindungi oleh penegakan hukum yang tegas agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat adat Papua dan turut berkontribusi pada kemakmuran nasional.
"Penegakan hukum yang kuat menjadi kunci untuk memastikan bahwa kekayaan alam Papua tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi benar-benar dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat adat dan kemakmuran Indonesia," tegas Burhanuddin.
Jaksa Agung juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Kejaksaan di Papua, yang telah menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Ia menambahkan bahwa Kejaksaan harus tetap menjalankan tugas dengan penuh integritas dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, yang mencakup agenda prioritas nasional seperti reformasi hukum, pemberantasan korupsi, dan penanganan narkotika.
Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin menginstruksikan seluruh jajaran kejaksaan untuk menginternalisasi Rencana Strategis Kejaksaan 2025-2029, yang diharapkan dapat mengarah pada penegakan hukum yang lebih humanis, modern, dan berkeadilan.
Di bidang internal, Jaksa Agung menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang nyata dan transparan.
Ia menyoroti penerapan sistem meritokrasi yang diharapkan dapat menutup celah bagi praktik penyalahgunaan jabatan dalam tubuh Kejaksaan.
Selain itu, Kejaksaan diminta untuk memperkuat peran intelijen dengan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan hukum di wilayah Papua.
Burhanuddin juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap 38 Proyek Strategis Nasional yang sedang berjalan di Papua, dengan total nilai sekitar Rp3,7 triliun, untuk memastikan kelancaran dan transparansi penggunaan dana tersebut.