JAKARTA – Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Penjaga Perdamaian di Lebanon.
Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago dalam keterangannya pada Rabu (1/4).
"Pemerintah juga menuntut penyelidikan PBB yang cepat, transparan, dan komprehensif, serta menegaskan bahwa pelaku harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum tanpa adanya kekebalan," ujar Djamari.
Baca Juga: Medan Siapkan Bantuan Rp 200 Ribu per Bulan untuk 10.000 Warga, Ini Syaratnya Djamari menegaskan serangan berulang terhadap personel Indonesia merupakan tindakan yang tidak dapat diterima dan mencerminkan rendahnya komitmen pihak bertikai terhadap keselamatan pasukan perdamaian.
Pemerintah mendorong Dewan Keamanan PBB untuk bersatu dan bertindak tegas dalam menindaklanjuti hasil penyelidikan.
Sejalan dengan itu, Kemenko Polkam, sebagai Pengarah Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP), memperkuat koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kementerian Luar Negeri.
Fokusnya adalah memastikan keselamatan personel di wilayah penugasan dan meninjau ulang protokol keamanan sesuai situasi konflik di Lebanon selatan.
Kronologi Insiden
Insiden menelan tiga nyawa prajurit TNI terjadi dalam dua lokasi berbeda:
1. UNIFIL, Adchit Al Qusayr – Minggu (29/3), Prajurit Kepala (Praka) Farizal Rhomadhon gugur, sementara dua prajurit lain mengalami luka-luka.2. Bani Hayyan – Senin (30/3), dua pasukan perdamaian gugur akibat ledakan kendaraan yang kemudian diketahui berasal dari ranjau.
Kedua serangan menimbulkan keprihatinan serius atas keselamatan personel Indonesia yang bertugas di misi perdamaian.
Pemerintah menekankan perlunya evaluasi protokol keamanan dan langkah preventif agar tragedi serupa tidak terulang.*