JAKARTA – Komisi III DPR RI resmi mengajukan penangguhan penahanan dan bersedia menjadi penjamin untuk videografer Amsal Christy Sitepu, yang dituduh melakukan korupsi dalam proyek pembuatan video profil desa.
Langkah ini diambil menyusul rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Amsal, Senin (30/3/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan.
Tim sekretariat Komisi III menyampaikan bahwa selain penangguhan penahanan, DPR mendorong pertimbangan putusan bebas atau ringan oleh Majelis Hakim.
Baca Juga: Kasus Amsal Sitepu: Ngaku Diintimidasi Jaksa, Ditawari Brownies agar Diam Dorongan ini berdasarkan fakta persidangan serta nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, khususnya bagi pekerja industri kreatif.
"Komisi III DPR menyerukan agar Majelis Hakim mempertimbangkan putusan bebas atau setidak-tidaknya ringan, serta menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, termasuk bagi pekerja industri kreatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman," kata tim sekretariat.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Anang Supriatna, menyatakan pihaknya menghormati keputusan DPR.
Ia menyebut langkah tersebut menjadi bagian dari kontrol sosial bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai aturan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
"Terima kasih kepada Komisi III DPR, ini menjadi bagian kontrol bagi kami sebagai penegak hukum untuk melaksanakan tugas sesuai aturan dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat," ujar Anang.
Komisi III DPR menekankan bahwa dalam kasus Amsal Sitepu, penegak hukum seharusnya mengedepankan penegakan keadilan substantif ketimbang kepastian hukum formalistik.
Pihak DPR juga menyoroti bahwa kerja kreatif tidak memiliki harga baku tertentu sehingga tidak bisa secara sepihak dianggap terjadi penggelembungan harga.
"Mulai dari ide atau konsep kreatif, editing, cutting, hingga pengisian suara merupakan kerja kreatif yang tidak bisa dihargai Rp 0 secara sepihak," kata Komisi III DPR.
Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan pekerja industri kreatif dan menjadi sorotan terkait keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap profesi kreatif di Indonesia.*