JAKARTA – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham), Mugiyanto, mendesak agar Polri dan TNI segera melakukan koordinasi untuk mengatasi perbedaan informasi terkait penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.
Perbedaan informasi yang berkembang di publik antara kedua institusi tersebut perlu segera diselaraskan agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat dan menjaga integritas penanganan kasus.
Mugiyanto menekankan bahwa koordinasi yang solid antara aparat penegak hukum sangat penting, mengingat isu ini telah menarik perhatian publik.
Baca Juga: Presiden Prabowo Undang Najwa Shihab hingga Chatib Basri untuk Diskusi Strategis di Hambalang, Apa yang Dibahas? Ia berharap agar penanganan kasus ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memberikan keadilan bagi korban.
"Sehubungan dengan adanya perbedaan informasi yang berkembang antara Polri dan TNI, maka penting untuk memastikan adanya koordinasi yang kuat dan konsistensi data antar-aparat penegak hukum, agar tidak menimbulkan kebingungan di ruang publik serta menjaga integritas proses penanganan perkara," ujar Mugiyanto dalam keterangannya pada Kamis (19/3/2026).
Mugiyanto juga mendorong penyidikan untuk mengungkap secara menyeluruh kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus.
Ia menyatakan bahwa penanganan kasus ini tidak boleh terbatas hanya pada empat tersangka yang sudah ditahan, melainkan juga harus menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang merencanakan atau mengendalikan peristiwa tersebut.
"Penanganan kasus ini harus mencakup seluruh pihak yang terlibat, termasuk jika terdapat pihak yang merencanakan atau mengendalikan aksi penyiraman tersebut," lanjut Mugiyanto.
Lebih lanjut, Wamenham tersebut menegaskan bahwa penyelesaian kasus ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, serta memastikan bahwa tidak ada satu pun pihak yang kebal hukum, meskipun memiliki posisi atau latar belakang tertentu.
Mugiyanto memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang sedang bekerja keras mengungkap kasus ini.
Ia juga menyambut baik pembentukan Panitia Kerja (Panja) di Komisi III DPR RI, yang diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara.
"Semoga Panja yang dibentuk dapat membuat kasus ini semakin terang benderang tanpa terkecuali," ujar Mugiyanto.