JAKARTA — Pemerintah menyatakan ketentuan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru menggunakan pendekatan jalan tengah di tengah perdebatan panjang mengenai keberadaan hukuman tersebut.
Penjelasan itu disampaikan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej saat memberikan keterangan pemerintah dalam sidang uji materi KUHP di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 9 Maret 2026.
Eddy, sapaan akrabnya, mengatakan perdebatan mengenai pidana mati selama ini terbagi dalam dua pandangan besar.
Baca Juga: ASN Nekat Mudik Pakai Mobil Dinas? Gubernur Bobby Nasution Siapkan Sanksi Kelompok pertama adalah abolisionis, yaitu pihak yang menginginkan penghapusan pidana mati.
Sementara kelompok kedua adalah retensionis, yakni pihak yang tetap mendukung keberadaan hukuman tersebut.
Menurut Eddy, kedua pandangan tersebut sama-sama memiliki landasan argumentasi yang kuat.
"Bagi mereka yang mengikuti paham abolisionis atau yang ingin menghapus pidana mati mempunyai dasar argumentasi yang kuat dan sama kuatnya dengan mereka yang memiliki paham retensionis yaitu mereka yang tetap mendukung pidana mati," kata Eddy di persidangan.
Ia menjelaskan, KUHP yang baru mengadopsi pendekatan kompromi dengan menjadikan pidana mati sebagai pidana khusus yang disertai masa percobaan.
Dalam ketentuan tersebut, hukuman mati tidak langsung dilaksanakan.
Terpidana akan diberikan masa percobaan selama 10 tahun. Selama periode itu, perilaku terpidana akan dievaluasi oleh negara.
"Artinya setiap pidana mati yang dijatuhkan akan disertai masa percobaan selama 10 tahun," ujar Eddy.
Jika selama masa percobaan tersebut terpidana menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan, maka hukuman mati dapat dikomutasi atau diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.