MEDAN - Masyarakat di kawasan Pelabuhan Belawan, Medan, Provinsi Sumatera Utara, tengah diliputi rasa resah setelah beredar kabar bahwa Polres Pelabuhan Belawan tidak lagi dipersenjatai.
Informasi ini pertama kali mencuat pada Februari 2026, menyusul terjadinya aksi tawuran yang melibatkan pemuda tanggung di salah satu wilayah Kecamatan Belawan.
Bangkit Sutrisno, warga setempat, mengatakan, tawuran itu tak hanya berujung pada bentrokan antarkelompok, tetapi juga menimbulkan aksi penjarahan di rumah warga.
Baca Juga: Korut Uji Coba Kapal Perang, Kim Jong Un Awasi Langsung di Tengah Ketegangan Timur Tengah "Ada dua rumah yang dijarah, bahkan ada yang nyaris dibakar. Ini jelas mengancam keselamatan masyarakat," ujarnya, Kamis (5/3/2026), saat audiensi bersama sejumlah organisasi masyarakat ke DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan.
Bangkit mengungkapkan, pihaknya sudah berupaya berkomunikasi secara berjenjang dengan pemerintah dan kepolisian setempat. Namun, respons yang diterima dianggap lamban.
Ia mengaku sempat mendengar pernyataan Kompol Jan Piter Napitupulu, salah satu petinggi Polres Pelabuhan Belawan, yang menyebut bahwa pihak kepolisian "tidak dipersenjatai lagi" saat kerusuhan di kawasan Jalan KL Yos Sudarso.
"Bagaimana mungkin pengaman kita tidak dipersenjatai? Apa kami harus mempersenjatai diri sendiri?" kata Bangkit.
Menanggapi kabar tersebut, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Rosef Efendi, menyebut adanya miskomunikasi terkait persenjataan.
Menurut Rosef, tidak semua personel berwenang memegang senjata karena ada persyaratan dan prosedur internal yang harus dipenuhi.
"Masalah senjata ada tekniknya di internal kami. Penggunaan senjata bukan satu-satunya cara dalam pengamanan, misalnya membubarkan tawuran. Yang paling penting adalah kehadiran personel di lokasi," ujarnya.
Rosef menambahkan, Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan beberapa langkah preventif untuk mencegah meluasnya tawuran di kawasan Pelabuhan Belawan, meski masyarakat masih menyatakan kekhawatiran terhadap keselamatan mereka.
Kejadian ini menjadi sorotan karena menyentuh isu penting: keamanan masyarakat di kawasan padat aktivitas pelabuhan yang rawan konflik antarkelompok.*