JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menindaklanjuti kasus dugaan pemerasan oleh Bupati Pati nonaktif, Sudewo, dengan memeriksa 14 saksi, termasuk delapan kepala desa dan sejumlah perangkat desa, Kamis (26/2/2026).
Pemeriksaan difokuskan pada mekanisme penyerahan uang atas perintah Sudewo.
"Didalami soal penyerahan uang atas perintah Bupati melalui koordinator kepala desa," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Baca Juga: KPK Dalami Proses Pengangkatan Jabatan Strategis Tersangka Kasus Pemerasan Sertifikasi K3 di Kemnaker Selain itu, penyidik juga menelisik proses dan mekanisme pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati pada 2026.
Beberapa kepala desa yang diperiksa antara lain: Ismunardi (Kades Purworejo), Sugiyono (Kades Tambakharjo), Ahmad Useri (Kades Sumbersari), Wiryanto (Kades Sekarjalak), M. Zainuri (Kades Wonosekar), Sukawi (Kades Sumberagung), Kusairi (Kades Sumbersari), dan Sugito (Kades Banyuurip).
Sementara perangkat desa yang diperiksa termasuk Udin Nur Mahfud, Siti Rohman, Kunowo, Anang Firdaus, dan Sigit Eko Wahyudi dari Kecamatan Gunungwungkal dan Perdopo.
Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa, dengan tarif yang dipatok antara Rp125 juta hingga Rp150 juta.
Angka tersebut kemudian diduga dinaikkan oleh para bawahannya menjadi Rp165 juta hingga Rp225 juta.
Selain Sudewo, KPK juga menetapkan tiga kepala desa lain sebagai tersangka karena diduga menjadi pengepul uang hasil pemerasan.
Kasus ini menambah daftar upaya KPK menelusuri praktik korupsi di level pemerintah daerah dan mekanisme pengisian jabatan desa yang rawan disalahgunakan.*
(oz/dh)