JAKARTA – Tersangka pencemaran nama baik dan penyebaran hoaks, Tifauzia Tyassuma, atau akrab disapa Dokter Tifa, mengungkapkan bahwa penelitian yang dilakukannya terkait dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo dilakukan dengan menggunakan ilmu perilaku yang juga diajarkan di Central Intelligence Agency (CIA) dan Federal Bureau of Investigation (FBI).
Dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (16/2/2026), Dokter Tifa menegaskan bahwa bidang keilmuan yang ditekuninya bukan ilmu ghaib, melainkan ilmu perilaku yang lazim digunakan di badan intelijen dan kepolisian.
"Ilmu yang saya gunakan untuk meneliti perilaku Joko Widodo terkait ijazah ini adalah ilmu yang diajarkan di CIA, diajarkan di FBI, di badan intelijen polisi. Jadi ilmu saya itu bukan ilmu ghaib, ilmu yang sangat biasa," ujarnya.
Baca Juga: Penelitian Selama 3 Tahun, Dokter Tifa Klaim Ada Enam Versi Ijazah Joko Widodo Dokter Tifa menjelaskan bahwa keanehan perilaku muncul saat Bareskrim Polri pada 22 Mei 2025 menampilkan dua spesimen ijazah yang berbeda.
Satu ditunjukkan di papan presentasi, sedangkan satunya lagi disebut berasal dari adik ipar Jokowi.
Menurut Tifa, kondisi ini menimbulkan tanda tanya dan memunculkan hipotesis bahwa publik diberikan "petunjuk" untuk meneliti lebih lanjut.
"Pada saat yang sama muncul dua spesimen ijazah yang berbeda. Ini menarik. Saya berpikir apakah sebetulnya Bareskrim sedang memberikan klu kepada peneliti untuk meneliti lebih lanjut," tambahnya.
Lebih jauh, Tifa menegaskan bahwa hingga saat ini telah ada enam versi ijazah Jokowi yang diperlihatkan ke publik.
Tujuan versi-versi ini, menurutnya, adalah untuk meyakinkan masyarakat bahwa mantan presiden tersebut merupakan lulusan asli Universitas Gadjah Mada (UGM).
"Padahal, tidak ada satu pun ijazah yang identik dengan lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985," tegas Dokter Tifa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Joko Widodo maupun UGM terkait klaim terbaru ini.
Pernyataan Dokter Tifa diprediksi akan kembali memicu perdebatan publik, khususnya menjelang bulan suci Ramadan 1447 H.*