MEDAN - Permainan Pulung Rinandoro dalam penjualan tanah-tanah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN-2, memang amat luar biasa. Sampai-sampai jaksa aktif di Kejagung RI itu, diberi gelar sebagai arsitek penjualan tanah HGU PTPN-2 yang kini bernama PTPN-1 Regional-1.
"Dia itu (Pulung Rinandoro) salah seorang arsitek penjualan eks HGU di Sampali (10,4 hektar) yang sekarang jadi Jewell Park," tegas sumber bitvonline.com.
Melalui pesan WhatsApps, sumber itu menjelaskan, Pulung Rinandoro juga berperan sebagai "makcomblang" antara Jimmy dengan PTPN-2 soal 65 hektar areal yang di depan parit busuk.
Baca Juga: Bantah Kesaksian Wisnu Budi Arif: Rakyat Menguasai Lahan HGU Setelah Ditelantarkan PTPN-2 Dalam kasus 65 hektar areal di depan parit busuk ini, lanjut sumber, PTPN-2 kalah di Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) hingga di Mahkamah Agung (MA).
Menurut sumber, Jimmy sendiri merupakan pimpinan PT Kwala Namo Bina Jaya Lestari. Perusahaan ini bergerak di bidang properti. Jimmy masih keluarga Awi Pancing Bisnis.
"Dulu Jimmy ikut lelang untuk proyek Kota Deli Megapolitan (KDM). Namun Jimmy dikalahkan Grop Artha Graha selaku pemenang-1 (satu) dan Surya Putra Ciputra selaku pemenang-2 (dua)," jelas sumber.
Masih menurut sumber, dalam kasus areal 65 hektar lahan di depan parit busuk, muncul peran Senior Executive Vice President (SEVP) OP PTPN-2 Ganda Wiatmaja. Ia memfasilitasi antara pihak penggugat dan tergugat.
LICIN DAN MENTOR
Sosok Pulung Rinandoro, menurut sumber, memang sangat lihai. "Licin dia (Pulung) tu, Bang," katanya. Menurut sumber, Pulung Rinandoro merupakan mentornya Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP) Iman Subakti. Dia juga mentornya Ganda Wiatmaja.
Bahkan menurut sumber, Pulung Rinandoro lebih didengar Irwan Peranginangin. "Dia (Pulung Rinandoro) menjadi acuan hukum dari tindakan-tindakan hukum PTPN-2 saat Iwan Peranginangin sebagai Direktur Utama (Dirut) PTPN-2," tegas sumber.
Posisi strategis Pulung Rinandoro ini, diduga kuat berkat latarbelakangnya sebagai penegak hukum, yakni jaksa aktif di Kejagung RI yang dikaryakan di Grop PTPN.
Apalagi, Pulung Rinandoro pernah bertugas di lembaga negara pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini membuat posisi bargaining Pulung menjadi sangat penting.