BATUBARA – Dugaan Korupsi di Dinas Koperasi dan UKM Kab. Batu Bara T.A 2025 terkait Belanja Kepada Pihak Ketiga dalam program Bimbingan Teknis / Pelatihan senilai Rp. 3.3 Miliar hingga Belanja Honor Narasumber senilai Rp. 920 Juta nampaknya berlanjut dengan rencana Aksi Unjuk Rasa di Kejari Batu Bara, yang akan di lalukan pada Rabu, 18 Februari 2026 mendatang.
Aliansi Pemuda Desa Bersatu Indonesia (APDESU) beberapa hari belakangan menilai kegiatan tersebut banyak menimbulkan tanda tanya.
Pasalnya, Bimtek tersebut penuh dengan misteri tentang siapa pelaksananya, pesertanya hingga narasumber dan output dari kegiatan tersebut.
Baca Juga: Presiden Prabowo Gaungkan ‘The New Indonesia’, Tegas: Korupsi di Negeri Ini Harus Dihabiskan Terpantau, perwakilan Aliansi Pemuda Desa Bersatu Indonesia (APDESU) sedang berada di ruang Intelkam Polres Batubara saat menyerahkan Surat Pemberitahuan Rencana Aksi Unjuk Rasa tersebut kepada personel Satuan Intelkam Batubara. Kamis (13/02/2026). Lima puluh.
"Pada hari ini, kamis 13 Februari saya memberikan Surat Pemberitahuan Rencana Aksi Unjuk Rasa ke Intelkam yang akan di laksanakan di Kejari Batu Bara dan dalam rangka koordinasi juga bang". Ungkap Abdillah.
Di dalam surat foto kopi dan keterangan yang di terima pers, APDESU Indonesia akan melakukan aksi unjuk rasa terkait beban biaya pelatihan dengan nilai yang fantastis, kemudian untuk pengurusan akta notaris koperasi desa merah putih hingga belanja honor narasumber yang mencapai ratusan juta rupiah.
"Tentunya ini harus menjadi perharian serius dari kami, Jangan sampai Bimtek Diskop UKM ini bernasib seperti Kasus Bimtek Dinas Pendidikan Batubara Tahun 2024. Dan kami terus mencari bukti - bukti terhadap dugaan kami".
Jelas Abdillah saat memberi keterangan kepada pers di lima puluh setelah memberi surat pemberitahuan aksi unras.*
(dh)