JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah keberadaan penyidik bernama Bayu Sigit yang disebut-sebut meminta uang hingga Rp10 miliar untuk mengamankan perkara dugaan korupsi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo, memastikan nama tersebut tidak tercatat dalam basis data kepegawaian lembaga antirasuah.
"Kami akan cek informasi itu, namun sejauh yang kami tahu atas nama tersebut tidak ada dalam database pegawai KPK," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis malam, 12 Februari 2026.
Baca Juga: Kemnaker Gelar Pelatihan Vokasi Ramah Inklusif di Padang, Penyandang Disabilitas dan Lansia Siap Bersaing di Dunia Kerja Pernyataan ini disampaikan KPK merespons fakta persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Dalam sidang tersebut, saksi Yora Lovita E Haloho menyebut terdakwa Gatot Widiartono sempat dimintai uang puluhan miliar rupiah oleh seseorang yang mengaku sebagai penyidik KPK agar tidak ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut Yora, peristiwa itu terjadi sekitar Maret–April 2025, saat kasus RPTKA masih dalam tahap penyelidikan.
Ia mengaku dikenalkan kepada sosok bernama Bayu Sigit oleh rekannya, Iwan Banderas.
Dalam pertemuan itu, Sigit disebut membawa lencana logam berlogo KPK serta menunjukkan surat pemberitahuan permintaan keterangan.
Permintaan awal disebut mencapai Rp10 miliar, namun setelah negosiasi turun menjadi Rp7 miliar.
Gatot, menurut kesaksian Yora, kemudian menyerahkan uang muka Rp1 miliar sekitar tiga pekan setelah pertemuan.
Uang itu diserahkan melalui staf Gatot kepada kurir Yora di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, dalam tiga tas belanja bertuliskan Bank BNI 46.
Namun upaya tersebut disebut gagal. Gatot tetap ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjadi terdakwa.