JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno (RMS) sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan PT Inti Alasindo Energy (IAE) pada 2017–2021.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Rini hadir di Gedung Merah Putih KPK sejak pukul 13.14 WIB, Jumat (6/2/2026).
Pemeriksaan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Menteri BUMN periode 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019.
Baca Juga: Meski Tunjangan Naik Hakim PN Depok Terjerat OTT KPK, Istana Prihatin Selain Rini, KPK juga memeriksa sejumlah saksi lainnya, antara lain:- Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro (SHB), Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM.- Prof. Tutuka Ariadji (TA), Guru Besar ITB sekaligus mantan Dirjen Migas Kementerian ESDM (2020–2024).- Wiko Migantoro (WM), Senior Director Oil, Gas, Petrochemical Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
Kasus ini bermula dari pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PGN Tahun 2017 pada 19 Desember 2016, yang tidak mencantumkan rencana pembelian gas dari PT IAE.
Namun, pada 2 November 2017, terjadi penandatanganan dokumen kerja sama antara kedua perusahaan setelah melewati beberapa tahapan.
PGN kemudian membayar uang muka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat pada 9 November 2017.
KPK telah menetapkan beberapa tersangka terkait kasus ini, yakni:- Iswan Ibrahim, Komisaris PT IAE 2006–2023.- Danny Praditya, Direktur Komersial PT PGN periode 2016–2019.- Hendi Prio Santoso, mantan Dirut PT PGN, ditetapkan sebagai tersangka 1 Oktober 2025 dan langsung ditahan.- Arso Sadewo, Komisaris Utama PT IAE, ditetapkan sebagai tersangka 21 Oktober 2025 dan langsung ditahan.
Berdasarkan laporan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), praktik jual beli gas yang dilakukan diduga merugikan negara hingga 15 juta dolar AS.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan untuk menelusuri aliran dana dan peran pihak lain dalam dugaan tindak pidana korupsi ini.*
(at/ad)