DENPASAR — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Mustiqo Vitra, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/2/2026).
Kegiatan ini melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam paparan Kepala BNN Provinsi Bali, Brigjen Pol. Budi Sajidin, ancaman narkotika di Bali terus berkembang dengan berbagai modus baru yang semakin kompleks, menjangkau daerah terpencil, bahkan melibatkan anak di bawah umur.
Baca Juga: Kasat Narkoba Polres Bima Kota Diperiksa Polda NTB Terkait Dugaan Peredaran Narkoba "Situasi ini menuntut sinergi dan komitmen seluruh instansi untuk menekan peredaran narkoba agar tidak meluas. Pencegahan harus dilakukan sejak dini, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat," ujar Budi Sajidin.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa peredaran narkoba adalah isu serius yang harus ditangani secara komprehensif.
Ia menekankan dukungan penuh terhadap program Asta Cita Presiden, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.
"Semua pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk menolak dan melawan segala bentuk penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Ini demi generasi muda dan masa depan Bali," tegas Gubernur.
Ia juga mengajak pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan Bali bersih narkoba.
Menanggapi hal tersebut, Eem Nurmanah menegaskan komitmen Kemenkum Bali mendukung program P4GN melalui peran strategis di bidang hukum.
Upaya pemberantasan narkoba tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga penguatan regulasi, penyuluhan hukum, dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat.
"Kami siap bersinergi dengan seluruh instansi dalam mendukung P4GN, baik melalui regulasi responsif, literasi hukum, maupun peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika," ujar Eem.