JAKARTA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan pembenahan menyeluruh di jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin dan pihak Bea Cukai.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menilai potensi korupsi di seluruh perwakilan Pajak dan Bea Cukai masih tinggi.
"OTT itu kalau bahkan dilakukan di semua perwakilan Pajak dan Bea Cukai potensi dapat itu ada, karena memang dugaan korupsi itu terlalu banyak," kata Boyamin, Kamis (5/2/2026).
Baca Juga: KPK Sita Uang Rp1 Miliar dalam OTT, Dugaan Suap Restitusi Pajak di Banjarmasin Terungkap Boyamin menambahkan, langkah tegas Menkeu Purbaya untuk mencopot pimpinan yang terbukti nakal adalah langkah yang relevan.
"Kalau OTT diseringkan, mereka akan ada pembenahan. Ini harus dibarengi Pak Purbaya, merumahkan orang-orang nakal itu ya dirumahkan beneran saja," ujarnya.
OTT KPK sendiri menjerat tiga orang, termasuk Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin, Mulyono, yang kini sedang diperjalanan menuju Jakarta. Selain itu, KPK juga melakukan OTT di kantor Bea Cukai Jakarta terkait kasus impor.
Dukungan MAKI menegaskan pentingnya penindakan konkret selain sekadar pembenahan internal, agar jajaran Pajak dan Bea Cukai benar-benar bekerja bersih dan akuntabel.
"Pembenahan saja tidak cukup, makanya harus ada penindakan, saya dukung KPK melakukan OTT di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Kalau tak ada penindakan orang tak akan takut, sehingga nanti orang pikirnya hanya apes saja," tambah Boyamin.
Langkah ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas kedua instansi yang memiliki peran strategis dalam penerimaan negara.*
(d/dh)