MEDAN – PT Toba Pulp Lestari (TPL) hadir dalam sidang perdata gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (3/2/2026).
Gugatan diajukan menyusul pencabutan izin usaha perusahaan oleh Presiden Prabowo Subianto, terkait dugaan kerusakan lingkungan dan banjir bandang di Sumatera Utara.
KLHK menuntut PT TPL membayar ganti rugi materil sebesar Rp3,8 triliun, serta melakukan pemulihan lingkungan di lahan terbuka seluas 1.261,5 hektare di area hutan tanaman industri.
Baca Juga: Presiden Prabowo Buka Ruang Keberatan Bagi 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya Pemulihan harus memenuhi standar ekosistem tanah mineral, termasuk pencegahan erosi, longsor, banjir, dan sedimentasi di hilir, serta mengembalikan siklus hara dan energi di tanah.
Sidang pertama minggu lalu PT TPL tidak hadir, sementara PT Tri Bahtera Srikandi (TBS) turut hadir sebagai tergugat.
Kuasa hukum PT TPL, Sordame Purba, menyatakan pihaknya masih mempelajari petitum KLHK secara menyeluruh.
"Kita baru menerima kuasa dan sidang pertama baru soal kelengkapan berkas. Kita masih mempelajari perkaranya," kata Sordame.
Sidang kali ini dipimpin Hakim Jarot Widiyatmono, menghadirkan penggugat dari KLHK.
Majelis Hakim menyatakan berkas gugatan telah lengkap, namun mediasi yang direncanakan ditunda hingga minggu depan.
Mediator mediasi adalah Hakim PN Medan, Sarma Siregar.
Dalam petitum, KLHK juga meminta agar seluruh kegiatan pembangunan hutan tanaman industri dan industri pulp dihentikan sementara proses hukum berlangsung.
Gugatan menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), menuntut PT TPL mematuhi rencana pemulihan lingkungan yang disetujui Direktorat Teknis Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.