BATU BARA – Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda (Ampera) berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Batu Bara, Selasa (3/2/2026), menyoroti dugaan penyimpangan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk pengadaan 141 Pojok Baca Digital di seluruh desa.
Massa menyampaikan tujuh tuntutan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap kebijakan tersebut.
Koordinator aksi, Ahmad Fatih Sultan, menegaskan, dugaan penyimpangan terjadi melalui Peraturan Bupati (Perbup) terkait BKK Pojok Baca Digital Tahun Anggaran 2025. "Kami menduga adanya indikasi kecurangan dan praktik KKN melalui skema proyek ini.
Baca Juga: PROYEK 141 POJOK BACA DIGITAL BATU BARA Diwarnai Pertanyaan – Anggaran, Pelaksana, dan Manfaat Jadi Sorotan Kebijakan yang ada berpotensi menggerus kewenangan desa dan menutup ruang transparansi," ujarnya.
Adapun tujuh tuntutan Ampera meliputi:
1. Meminta Kejaksaan Negeri Batu Bara menyelidiki Perbup BKK Pojok Baca Digital secara menyeluruh.2. Memanggil seluruh pihak yang terlibat, termasuk penyusun kebijakan, OPD teknis, hingga penyedia kegiatan.3. Mendesak Bupati Batu Bara bertanggung jawab secara administratif dan politik.4. Transparansi penuh terkait dasar penetapan kegiatan, penunjukan pelaksana, rincian anggaran per desa, dan manfaat nyata bagi masyarakat.5. DPRD Kabupaten Batu Bara menjalankan fungsi pengawasan dengan serius, termasuk membentuk Pansus.6. Menghentikan sementara pelaksanaan kegiatan serupa sampai ada audit investigatif.7. Inspektorat Daerah dan BPK RI melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran BKK.
Sultan menambahkan, praktik dugaan pengkondisian proyek ini berisiko menimbulkan monopoli penyedia, pemborosan anggaran, serta tidak efektifnya pemanfaatan bantuan keuangan.
Padahal, seharusnya BKK mendorong pembangunan desa berbasis kebutuhan lokal dan kemandirian desa.
Staf Ahli Pemkab Batu Bara, Attaruddin, sempat mencoba memberikan tanggapan, tetapi ditolak oleh massa. Unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengamanan dari Polres Batu Bara dan Satpol PP Kabupaten Batu Bara.*
(mi/dh)