MEDAN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menetapkan ET, General Manager atau Kepala Wilayah PT Yodya Karya (Persero) Wilayah IV Medan periode 2017–2023, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan konstruksi penataan kawasan Waterfront City Pangururan dan Tele Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba Tahun Anggaran 2022.
Sebelumnya, pada 27 Januari 2026, tim penyidik telah menahan ESK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menandatangani kontrak kerja proyek tersebut.
Kasi Penkum Kejati Sumut, Rizaldi, menjelaskan penetapan ET dilakukan setelah tim penyidik memperoleh minimal dua alat bukti yang cukup.
Baca Juga: Pemprov Sumut Raih Opini Tinggi Ombudsman, Bukti Pelayanan Publik Bebas Maladministrasi "Perbuatan tersangka ET diduga tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak kerja, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar ± Rp 13 miliar," ujarnya, Senin (2/2/2026).
ET dijerat dengan dugaan pelanggaran Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 603, 604 jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Usai pemeriksaan, ET menjalani penahanan berdasarkan surat perintah Kepala Kejati Sumut Nomor PRINT-03/L.2/Fd.2/1/2026 tanggal 2 Februari 2026, untuk 20 hari pertama di Rutan Kelas IA Tanjung Gusta Medan.
Rizaldi menambahkan, tim penyidik masih melakukan pendalaman dan tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain, baik perorangan maupun korporasi, yang akan diproses sesuai hukum.
Kejaksaan menegaskan kasus ini menjadi prioritas untuk memastikan penegakan hukum terhadap dugaan korupsi yang merugikan negara dan menegaskan pentingnya pengawasan dalam proyek strategis nasional.*
(ad)