JAKARTA — Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor pusat PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan.
Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana fraud yang melibatkan perusahaan platform investasi tersebut.
Penggeledahan yang berlangsung selama sekitar 16 jam pada Jumat (23/1) hingga Sabtu (24/1) pagi ini dilakukan untuk mencari bukti-bukti yang dapat mendukung dugaan penggelapan dalam jabatan, penipuan, serta pencucian uang terkait proyek fiktif yang dilaporkan oleh PT DSI.
Baca Juga: Kasus Dana Syariah Terbongkar, Kerugian Tembus Rp 2,4 Triliun Selain itu, penyidik juga menyelidiki pencatatan laporan palsu dalam pembukuan keuangan perusahaan yang tidak didukung dokumen sah.
Penggeledahan dan Penyitaan Barang Bukti
Brigjen Ade Safri Simanjuntak, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, mengungkapkan bahwa dalam proses penggeledahan tersebut, penyidik berhasil menyita sejumlah barang bukti fisik berupa dokumen penting dan barang bukti elektronik yang mengandung data dan informasi digital yang diduga terkait dengan tindak pidana yang sedang diselidiki.
"Selama penggeledahan, tim penyidik melakukan upaya paksa penyitaan terhadap barang bukti yang dihasilkan atau diperoleh dari tindak pidana, serta barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang memiliki hubungan langsung dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan," kata Ade Safri dalam keterangannya,Sabtu (24/1/2026).
Modus Operandi Penggelapan Dana
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap indikasi adanya kecurangan (fraud) dalam kasus gagal bayar yang melibatkan PT DSI kepada para pemberi pinjaman (lender).
Salah satu modus yang diduga dilakukan perusahaan ini adalah dengan menciptakan proyek fiktif menggunakan data atau informasi dari peminjam (borrower) yang sudah ada.
Modus ini berpotensi merugikan sejumlah pihak yang telah menanamkan dananya di platform investasi tersebut.
"Modus yang digunakan adalah penggunaan proyek fiktif dengan memanfaatkan data borrower yang sudah ada," ujar Brigjen Ade Safri saat memberikan penjelasan kepada wartawan di Jakarta Selatan pada Jumat (23/1).