Home

Peristiwa

Politik

Ekonomi

Hukum dan Kriminal

Pemerintahan

Nasional

Internasional

Olahraga

STOP PERS

KPK Rampungkan Berkas, Kasus Suap Jalur Kereta Sumut Masuk Pengadilan

Adam - Sabtu, 24 Januari 2026 11:56 WIB

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo. (Foto: ist/BITV)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di wilayah Sumatra Utara.

Perkara tersebut segera memasuki tahap persidangan.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik telah melimpahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.

Baca Juga: Sudewo Jadi Tersangka Suap Jalur Kereta, KPK Buka Peluang Tersangka Baru

Pelimpahan dilakukan pada Sabtu, 24 Januari 2026.

"Penyidik melakukan pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum KPK," kata Budi melalui keterangan tertulis.

Kasus ini terjadi di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Wilayah Sumatra Bagian Utara, yang kini berstatus sebagai BTP Kelas I Medan.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Mereka adalah mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Muhammad Chusnul dan Muhlis Hanggani Capah, serta pihak swasta Eddy Kurniawan Winarto.

Jaksa penuntut umum kini tengah menyusun surat dakwaan terhadap ketiga tersangka.

"Penyidikan perkara ini telah dinyatakan lengkap atau P21. Selanjutnya masuk ke tahap penyiapan dakwaan oleh JPU dalam waktu 14 hari," ujar Budi.

KPK memastikan proses persidangan akan berlangsung terbuka untuk umum.

Lembaga antirasuah itu juga mengimbau masyarakat untuk mencermati jalannya persidangan guna mengawal proses penegakan hukum.

Halaman :

Editor

: Adelia Syafitri

Tag:

BTPBudi PrasetyoEddy Kurniawan WinartoKPKKelas II Wilayah Sumatra Bagian UtaraMuhammad ChusnulMuhlis Hanggani CapahPPKSumatra Utaraberkas perkaramerampungkan penyidikanpemeliharaan jalur kereta apisuap proyek pembangunan

Berita Terkait

Hukum dan Kriminal

Kabid Nias Utara Dilaporkan ke BPK, Diduga Alihkan Rp155 Juta APBD ke Rekening Pribadi

Hukum dan Kriminal

Ratusan Banser Datangi Gedung KPK Saat Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa Sebagai Tersangka

Hukum dan Kriminal

9 Kepala Daerah Terjaring OTT, KPK Ingatkan Masyarakat: Jangan Karena 'Dikasih', Lalu Dipilih

Hukum dan Kriminal

KPK RI Observasi Asahan sebagai Calon Kabupaten Percontohan Anti Korupsi 2026

Hukum dan Kriminal

BKAD Medan Standby Percepat Pencairan THR dan Gaji ke-13 PPPK Paruh Waktu, Seluruh OPD Diminta Ajukan SPM

Hukum dan Kriminal

Kabar Gembira! 8.533 PPPK Paruh Waktu di Pemko Medan Dipastikan Terima THR dan Gaji ke-13, Ini Aturannya

© 2026 bitvonline.com - All Rights Reserved.

Back to Top