DENPASAR – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mustiqo Vitra Ardhiansyah, menghadiri kegiatan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI dengan Pemerintah Provinsi Bali mengenai Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Bali, Kamis (22/1/2026), di Gedung Kertha Sabha, Denpasar.
Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi pusat-daerah, guna menciptakan tata kelola investasi yang tertib, transparan, dan berkelanjutan di Pulau Dewata.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Todotua Pasaribu, menyoroti bahwa Bali telah lama menjadi ikon pariwisata dunia.
Baca Juga: Investasi Bali Berkelanjutan: Koster Pastikan Lapangan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Terjaga Predikat sebagai destinasi pariwisata nomor satu di Asia menjadi bukti pengakuan global atas daya tarik Pulau Dewata.
Dari sisi investasi, Provinsi Bali mencatat realisasi investasi sebesar Rp42,8 triliun pada periode Januari–Desember 2025. Angka ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap Bali.
Pasaribu menekankan pentingnya Desk Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Provinsi Bali (Desk Investasi) sebagai wadah menata ekosistem investasi agar terbebas dari praktik ilegal, serta memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi investor yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan.
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali dijalankan berdasarkan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali", yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan budaya Bali.
Menurut Koster, investasi harus selaras dengan kearifan lokal, memberikan manfaat ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan bahwa kehadiran Kemenkumkan di Bali mendukung kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal, memperkuat koordinasi pusat-daerah, dan memastikan pengendalian investasi berjalan sesuai ketentuan.
Penandatanganan Nota Kesepakatan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadi fondasi investasi berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Bali dan pertumbuhan ekonomi nasional.*