JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, menyatakan siap menghadapi sidang pembacaan dakwaan terkait dugaan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Noel mengaku terdapat pihak partai politik dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam kasus tersebut.
"Yang jelas ada satu partai dan satu ormas yang terlibat langsung dalam permainan ini," kata Noel sebelum persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).
Baca Juga: Pemerintah Kembalikan TKD Rp10,6 Triliun untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar Pascabencana Meski demikian, Noel belum merinci identitas partai dan ormas yang dimaksud.
Ia berjanji akan mengungkapnya ke publik pekan depan. "Jangan kasih tahu warnanya, cluenya, yang jelas partai dan ormas," ujarnya.
Noel menegaskan tidak akan meminta abolisi atau amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ia ingin menjalani proses persidangan secara terbuka dan berharap bisa bebas.
Ia juga mengklaim tidak terjadi kerugian negara dalam kasus ini.
Kasus pemerasan sertifikasi K3 di Kemnaker diduga terjadi sejak 2019. Biaya pengurusan yang seharusnya Rp 275 ribu membengkak menjadi Rp 6 juta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut uang selisih tersebut mengalir ke beberapa pihak, dengan total sekitar Rp 81 miliar.
Selain Noel, KPK telah menetapkan tiga tersangka baru, sehingga total tersangka dalam kasus ini menjadi 14 orang. Noel dan pihak terkait akan menghadapi proses hukum yang terus berjalan di Pengadilan Tipikor.*
(d/dh)