BATU BARA — Dugaan tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Desa Dahari Indah, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, terus menuai kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat.
Salah satunya datang dari Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Batu Bara, Helmi Syam Damanik, S.H., M.H., CRA., Cpm, yang menegaskan bahwa pelaku harus mendapatkan konsekuensi hukum yang setimpal. Peristiwa yang diduga terjadi beberapa hari lalu telah membuat warga setempat resah dan memantik perhatian publik luas, terutama terkait pentingnya perlindungan hukum bagi anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. KPAD Minta Penegak Hukum Tangani Secara Serius
Dalam keterangan resmi yang disampaikan kepada media, Helmi menegaskan bahwa kasus ini harus ditangani dengan penuh keseriusan oleh aparat penegak hukum, mulai dari tahap penyelidikan, pemeriksaan terhadap korban dan saksi, hingga penahanan pelaku jika terbukti bersalah melalui proses hukum yang jelas. "Kami berharap pelaku harus diproses dengan serius oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Batu Bara. Jangan ada lagi ruang bagi predator anak karena sudah meresahkan masyarakat dan menghancurkan masa depan anak yang seharusnya cerah," tegas Helmi dengan tegas. Ia juga menambahkan bahwa KPAD Batu Bara siap secara penuh mendampingi dan mengawal seluruh proses hukum terkait kasus ini, guna memastikan hak-hak korban tetap terlindungi serta trauma yang dialami dapat ditangani dengan pendekatan profesional oleh tenaga kesehatan dan psikolog yang kompeten.
Kekerasan Seksual Anak Berdampak Jangka Panjang Baca Juga: APH Diminta Periksa Kades Salambue Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Desa Rp899 Juta Menurut Helmi, kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya masalah kriminal yang perlu ditindak tegas, tetapi juga persoalan sosial dan psikologis yang dapat memberikan dampak panjang pada pertumbuhan mental dan emosional korban. "Trauma yang dialami korban bisa bersifat permanen jika penanganannya tidak tepat dan tidak segera dilakukan. Itu sebabnya kasus seperti ini tidak boleh pernah disepelekan, bahkan satu pun kasus saja sudah terlalu banyak," jelasnya. Selain itu, ia juga mengajak pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta keluarga korban untuk bersinergi dalam memberikan dukungan moral dan sosial, agar korban tidak merasa sendiri dalam menghadapi masa depan setelah peristiwa tersebut. Keterlibatan Masyarakat Jadi Kunci Penting
KPAD Batu Bara juga mengapresiasi keberanian keluarga korban yang telah berani membawa perkara ini ke ranah hukum.
Sebab, hingga saat ini masih banyak kasus serupa yang tidak terlaporkan akibat adanya tekanan sosial, rasa malu, atau ancaman dari pihak tertentu. "Perlindungan anak bukan hanya tugas KPAD dan aparat hukum semata, tetapi juga tanggung jawab seluruh komponen masyarakat. Lingkungan sekitar harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang," lanjut Helmi. Masyarakat Desa Dahari Indah sendiri mengaku merasa resah karena peristiwa tersebut dianggap mencederai nilai moral dan keamanan lingkungan yang selama ini terjaga.
Sebagian besar warga berharap pelaku segera diamankan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri yang justru dapat memperparah situasi. Proses Penyelidikan Masih Berlangsung
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian melalui PPA Sat Reskrim Polres Batu Bara masih tengah melakukan serangkaian penyelidikan mendalam terkait kasus ini.
Langkah yang dilakukan antara lain pemeriksaan terhadap saksi yang memiliki informasi terkait peristiwa, serta pengumpulan bukti-bukti penting untuk mendukung proses hukum selanjutnya. Anak Adalah Subjek yang Harus Dilindungi
Mengakhiri keterangannya, Helmi mengingatkan bahwa setiap anak adalah subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan penuh dari negara dan seluruh komponen masyarakat, khususnya dari segala bentuk tindak kekerasan seksual. "Kami berharap tidak ada lagi ruang bagi predator anak di wilayah Kabupaten Batu Bara maupun daerah lain.
Negara harus hadir dengan kebijakan yang jelas, aparat harus tegas dalam menegakkan hukum, dan masyarakat harus peduli serta aktif dalam melindungi anak-anak kita," pungkasnya.*