DENPASAR – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, hadir dalam Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Manajerial dan Non Manajerial serta Serah Terima Jabatan Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar, yang berlangsung di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Rabu (7/1/2026).
Kehadiran pimpinan Kanwil Kementerian Hukum Bali menunjukkan dukungan penuh terhadap penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan keimigrasian.
Sebanyak 77 pejabat manajerial dan non manajerial resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Parlindungan.
Baca Juga: Polda Bali Panen Raya Jagung Serentak Kuartal IV 2026, Dukung Ketahanan Pangan dan Petani Lokal Diperkuat Rangkaian acara juga mencakup Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dalam sambutannya, Parlindungan menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Ia meminta seluruh pejabat baru menjadikan hukum dan etika sebagai landasan kerja, bersikap transparan, serta terus meningkatkan inovasi dan kapasitas layanan publik.
Selain pelantikan, dilakukan juga serah terima jabatan Kepala Rudenim Denpasar dari pejabat lama, Gede Dudy Duwita, kepada pejabat baru, Teguh Mentalyadi.
Pergantian kepemimpinan ini diharapkan memperkuat koordinasi serta menghadirkan semangat baru dalam pelayanan detensi keimigrasian di Bali.
"Melalui penandatanganan perjanjian kinerja dan pencanangan zona integritas ini, kita menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang bebas dari pungli, gratifikasi, dan korupsi," tegas Parlindungan.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pimpinan Kanwil Kementerian Hukum Bali, perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis Imigrasi se-Bali.
Kehadiran mereka menegaskan kolaborasi lintas unit dalam mendukung pelayanan hukum dan keimigrasian yang profesional dan transparan.*