LABUHANBATU UTARA – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Irwan, S.Pd, M.Pd, mendapat sorotan tajam setelah menolak memberikan salinan empat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan SMP Negeri 5 Sialang Taji, Kecamatan Kualuh Selatan.
Penolakan itu disampaikan melalui surat resmi kepada Media aspirasinasional.com pada Rabu (24/12/2025).
Sejumlah praktisi hukum dan pegiat sosial menilai, langkah PPK tersebut berpotensi menyesatkan pemahaman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Baca Juga: Kibarkan Bendera Putih di Abdya, Ratusan Massa GAM Tuntut Penetapan Banjir dan Longsor Sebagai Bencana Nasional Muslim Ahmad Nasution, pengacara dan tim hukum media, menyatakan bahwa PPK Irwan "melakukan pembodohan hukum demi menutup akses publik terhadap anggaran proyek yang bersumber dari dana publik."
Dalam suratnya, PPK Irwan menyatakan beberapa alasan, antara lain: RAB dianggap sebagai hak pribadi antara penyedia dan pengguna jasa, bersifat rahasia jabatan, hanya dapat diakses oleh aparat pengawas internal pemerintah, dan proyek belum dibayarkan sehingga belum menimbulkan kerugian negara.
Menanggapi hal tersebut, Muslim menegaskan bahwa RAB yang bersumber dari APBD/APBN merupakan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat sesuai Pasal 11 ayat 1 UU KIP.
"Rencana kerja proyek termasuk perkiraan pengeluaran tahunan badan publik jelas termasuk informasi yang harus dapat diakses masyarakat," ujar Muslim dalam konferensi pers.
Pemimpin Redaksi Media aspirasinasional.com, Muhammad Yusup Harahap, juga menyayangkan sikap PPK Irwan yang dianggap tidak memahami ketentuan UU KIP.
Yusup menegaskan bahwa data pribadi berbeda dengan dokumen proyek publik seperti RAB.
"RAB bukanlah informasi yang dikecualikan. Justru publik berhak mengetahui anggaran yang bersumber dari uang mereka," jelas Yusup.
Jika permintaan informasi tetap ditolak, pihak media berencana melaporkan keberatan tersebut ke Komisi Informasi Publik Sumut untuk memastikan RAB SMPN 5 Sialang Taji termasuk informasi yang wajib diakses publik atau tidak.
Kasus ini menambah daftar sorotan terhadap transparansi proyek pembangunan sekolah di Labuhanbatu Utara, dan menjadi peringatan bagi badan publik agar menjalankan prinsip akuntabilitas terhadap masyarakat.*