JAKARTA — Pemerintah pusat tengah melakukan investigasi terkait alih fungsi lahan yang diduga menjadi penyebab banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyebut bahwa alih fungsi lahan masif di hulu daerah aliran sungai (DAS) yang bertemu dengan curah hujan tinggi menjadi pemicu bencana.
Data Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Kehutanan menunjukkan penurunan tutupan hutan selama 2019–2024 di Aceh mencapai 56 persen di dalam kawasan hutan dan 44 persen di luar hutan.
Baca Juga: Situs Warisan Dunia Ombilin Sawahlunto Rusak Pascabencana, Menbud Fadli Zon Janji Pemulihan Cepat Total perubahan menjadi kawasan non-hutan sekitar 21.476 hektare.
Kondisi serupa terjadi di Sumatera Utara, dengan 13 DAS seluas 207.000 hektare di 11 kabupaten/kota, mengalami perubahan tutupan hutan 9.400 hektare.
Sedangkan di Sumatera Barat, 13 DAS seluas 39.000 hektare mengalami perubahan tutupan 1.800 hektare, 79 persen di kawasan hutan dan 21 persen di luar kawasan.
"Seperti disampaikan Presiden Prabowo Subianto, investigasi ini sedang dilakukan oleh menteri terkait dan aparat penegak hukum," kata Bima Arya, Kamis (25/12/2025).
"Hal ini tentu merupakan pembelajaran bagi kita semua dan juga perlu kepastian terkait dengan hal-hal yang menjadi dugaan publik," sambungnya.
Ia meminta masyarakat menunggu hasil investigasi yang transparan dan akuntabel.
Jaksa Agung, ST Burhanudin, menegaskan bahwa banjir dan longsor di Sumatra tidak hanya disebabkan oleh fenomena alam, tetapi juga alih fungsi lahan yang masif.
Temuan itu berasal dari kajian Pusat Riset Interdisipliner ITB, yang menunjukkan korelasi kuat antara perubahan tutupan hutan di hulu DAS dan terjadinya banjir bandang.