ASAHAN — Pajar Prianto (42) alias PP, oknum anggota DPRD Kabupaten Asahan yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam, hingga kini masih bebas beraktivitas.
Kondisi ini pun menuai sorotan tajam dari publik dan berbagai elemen masyarakat.
Hingga Senin, 15 Desember 2025, tersangka PP belum juga dilakukan penahanan oleh Polres Asahan. Anggota legislatif dari Fraksi Golkar tersebut bahkan masih terlihat menjalankan aktivitas seperti biasa.
Baca Juga: Uang Rp1 Miliar Raib! Klien Laporkan Pengacara ke Polda Sumut atas Dugaan Penipuan dan Penggelapan PP sempat terlihat berada di kawasan Jalan Imam Bonjol, turun dari kendaraan jenis double cabin, seolah status tersangka yang disandangnya tidak berdampak apa pun.
Situasi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat bahwa PP terkesan sulit tersentuh proses hukum, meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka.
Saat dikonfirmasi terkait perkembangan penyidikan serta belum dilimpahkannya berkas perkara tahap satu (P19) ke Kejaksaan Negeri Asahan, Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani, S.H., S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa masih terdapat saksi yang belum dapat dimintai keterangan meski surat pemanggilan telah diterbitkan.
Namun demikian, pernyataan tersebut justru menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat terkait komitmen dan keseriusan aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara tersebut.
Respons keras pun datang dari Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Gerakan Pemuda Peduli Indonesia (GERPPIN), Ahmad Amin Harahap.
Ia menilai lambannya penanganan kasus ini berpotensi mencoreng citra institusi kepolisian di mata publik.
"Status tersangka terhadap PP yang didasarkan pada Pasal 303 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hingga kini belum berujung pada penahanan. Padahal, dua tersangka lain dalam perkara yang sama telah lebih dahulu ditahan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan perlakuan hukum," tegasnya.
Lebih lanjut, Ahmad Amin Harahap menyampaikan bahwa kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya pembenahan menyeluruh dalam sistem penegakan hukum, khususnya terkait prinsip equality before the law.
Ia juga mendesak agar penanganan perkara PP dialihkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), mengingat proses penyidikan yang dinilai berlarut-larut serta belum adanya langkah penahanan terhadap tersangka.*