MEDAN – DPW Partai NasDem Sumatera Utara mendesak pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia segera mengungkap jaringan mafia perambah hutan dan tambang ilegal yang diduga menjadi pemicu bencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan sekitarnya.
Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar ST, menegaskan, aktivitas ilegal tersebut telah berlangsung puluhan tahun dan merusak ekosistem penting di kawasan Batang Toru.
Dampaknya kini dirasakan luas oleh masyarakat, dengan ribuan korban, rumah hancur, puluhan ribu warga mengungsi, serta kerusakan infrastruktur yang parah.
Baca Juga: Aceh Tamiang Jadi Wilayah Paling Parah Akibat Banjir, Kapolda Aceh Turun Tangan "Sebenarnya tidak sulit bagi aparat untuk mengungkap mafia perambah hutan dan tambang ilegal ini. Semua sudah jelas, terbuka, bahkan dibekingi oknum tertentu," tegas Iskandar kepada wartawan, Sabtu (6/12/2025).
Selain menuntut penindakan tegas terhadap pelaku, Iskandar juga meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh izin pengelolaan hutan dan tambang yang telah dikeluarkan.
Langkah ini dianggap penting untuk mengembalikan fungsi Batang Toru sebagai hutan lindung dan kawasan penyangga ekologi serta hidrologi Sumatera Utara.
Ia menambahkan, kawasan yang kini berubah menjadi kebun sawit harus dikembalikan ke fungsi semula sebagai habitat keanekaragaman hayati, termasuk satwa langka seperti orangutan yang kini terancam punah.
"Sudah saatnya praktik deforestasi total dihentikan. Kita tidak boleh membiarkan bencana ini terus berulang. Konservasi harus segera dilakukan," pungkas Iskandar.
Bencana alam di Sumatera Utara, menurut Iskandar, menjadi bukti nyata bagaimana kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil yang luas.
NasDem Sumut menekankan perlunya penegakan hukum yang konsisten dan pemulihan ekosistem yang terdampak.*
(vv/ad)