JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) mulai menghimpun masukan dari berbagai kalangan untuk merumuskan rekomendasi reformasi kepolisian yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu kelompok yang diajak berdialog adalah komunitas pers, yang diundang dalam audiensi di Ruang Aspirasi Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, 26 November 2025.
Pertemuan ini dihadiri organisasi pers, pimpinan media, serta pegiat kebebasan pers. Dari PWI Pusat tampak Ketua Bidang Hukum Anrico Pasaribu, Wakil Ketua Komisi Hukum dan HAM Aiman Wicaksono, dan sejumlah anggota Dewan Pakar.
Baca Juga: Perlukah Reformasi Total Pengawasan Polri? Saatnya Pemeriksaan oleh Tim Independen Audiensi dipandu anggota KPRP, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, bersama Jenderal Pol (Purn) Idham Aziz dan Jenderal Pol (Purn) Ahmad Dofiri.
Badrodin menyebut komunitas pers sebagai pihak yang paling sering bersinggungan dengan aparat di lapangan, sehingga masukannya menjadi komponen penting dalam pembenahan Polri.
"Pers merupakan elemen yang paling banyak berinteraksi dengan kepolisian. Karena itu pandangan dan kritik dari komunitas pers sangat penting bagi kerja reformasi ini," ujar Badrodin.
Wakil Ketua Komisi Hukum dan HAM PWI Pusat, Aiman Wicaksono, menegaskan bahwa reformasi Polri harus memprioritaskan perlindungan jurnalis dan kebebasan pers sebagai bagian dari kualitas demokrasi.
"Masih banyak jurnalis mengalami intimidasi saat bertugas. Reformasi Polri harus menghadirkan SOP yang jelas dan melindungi kerja jurnalistik. Jurnalis bukan musuh, melainkan mitra demokrasi," kata Aiman.
Ia menyebut kepastian hukum sebagai fondasi utama pemulihan kepercayaan publik kepada kepolisian.
"Tanpa kepastian hukum, keadilan sulit dicapai dan kepercayaan publik tidak akan pulih," ujarnya.
Perwakilan LBH Pers menyoroti perlunya revisi prosedur operasi standar (SOP) interaksi polisi dengan jurnalis.
Menurut mereka, pelatihan pemahaman peran pers harus menjadi agenda rutin di internal Polri.