BANGKA TENGAH - Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin, meninjau dua lokasi tambang timah ilegal yang berhasil disita Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (19/11/2025).
Lokasi penertiban berada di Desa Lubuk Lingkuk dan Lubuk Besar. Berdasarkan digitasi citra, tambang di Desa Lubuk Lingkuk berada di kawasan hutan dengan bukaan seluas 262,85 hektar.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menekankan bahwa operasi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
Baca Juga: Panglima TNI Dikukuhkan Sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir ke-49 "Tim Penertiban Kawasan Hutan setelah mendapatkan Perpres, terus menindak pelanggaran hukum di lapangan," katanya.
Tambang ilegal tersebut berada dalam wilayah yang semula hanya memiliki izin penambangan pasir kuarsa.
Namun seiring berjalannya waktu, ditemukan kandungan timah di area berizin, sehingga memicu aktivitas penambangan ilegal yang tidak sesuai peruntukan.
Menanggapi temuan ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa izin pengelolaan pasir kuarsa akan ditarik kembali ke pemerintah pusat.
Menurutnya, hal ini dilakukan agar pengelolaan sumber daya alam dapat lebih tertib dan transparan.
"Dengan kejadian seperti ini, izin pasir kuarsa akan kembali ke pusat supaya kekayaan kita dapat dikelola dengan baik," tegas Menteri ESDM.
Langkah ini menunjukkan sinergi antara TNI, Kementerian ESDM, dan Satgas PKH untuk menindak tambang ilegal, sekaligus menegaskan pentingnya pengawasan izin dan pemanfaatan sumber daya alam di daerah.
Penertiban tambang ilegal ini diharapkan tidak hanya menghentikan kegiatan yang merusak lingkungan, tetapi juga mendorong tata kelola sumber daya alam yang lebih baik.
Pemerintah menekankan bahwa setiap izin harus sesuai peruntukan dan diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan kerusakan ekologis maupun pelanggaran hukum.*