BANDAR LAMPUNG - Sebuah gudang berukuran besar di Kelurahan Waylunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, menjadi sorotan publik setelah didatangi tim investigasi gabungan dari LSM, ormas, dan sejumlah awak media pada Kamis, 7 November 2025.
Kunjungan itu dilakukan menyusul laporan masyarakat tentang aktivitas keluar-masuk truk berukuran sedang hingga besar yang membawa muatan penuh dari gudang tersebut.
Masyarakat menduga, gudang itu menjadi lokasi pengemasan dan distribusi MinyaKita, minyak goreng bersubsidi milik pemerintah, namun tanpa kejelasan izin resmi.
Baca Juga: Lurah Sutiman Dukung Penuh Tim Senam Enggal di Kompetisi Senam Kreasi Tabola Bale Saat tim investigasi tiba di lokasi, mereka diterima oleh petugas keamanan dan Yuda, yang disebut sebagai penanggung jawab operasional gudang.
Namun, tim tidak diperbolehkan mengambil dokumentasi di dalam area.
"Maaf, perintah langsung dari bos, Ko Tomy. Selain karyawan tidak boleh masuk," ujar salah satu petugas keamanan kepada tim media.
Tak lama berselang, seorang pria yang mengaku sebagai Ketua RT setempat, Pak Mulut (RT 11, Kelurahan Waylunik), datang menemui rombongan. Ia mengaku ditugaskan oleh Ko Tomy untuk memberikan penjelasan.
Namun, para anggota LSM dan jurnalis mempertanyakan alasan ketua RT menjadi perantara perusahaan yang belum memiliki izin operasi jelas.
Di sekitar gudang, tidak ditemukan plang nama perusahaan yang lazimnya menjadi tanda legalitas usaha.
Berdasarkan keterangan tim investigasi, di dinding depan gudang hanya terdapat spanduk bertuliskan PT Laut Timur Lampung, tanpa informasi legalitas atau izin operasional.
Herman, Sekretaris Daerah DPD GRIB Jaya Provinsi Lampung yang ikut dalam kunjungan itu, menyebut temuan tersebut perlu segera ditindaklanjuti aparat.
"Seharusnya setiap gudang produksi dan pengemasan wajib memiliki plang identitas yang menunjukkan izin resmi. Apalagi ini berkaitan dengan distribusi MinyaKita, produk program pemerintah," kata Herman di lokasi.