PEKANBARU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk rumah dinas Gubernur Riau, Kamis (6/11/2025).
Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait penambahan anggaran 2025 di UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti terkait perkara yang melibatkan tiga tersangka, yaitu Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR PKPP M. Arief Setiawan, dan tenaga ahli gubernur Dani M. Nursalam.
Baca Juga: KPK Bongkar Strategi ‘Matahari Adalah Satu’ Gubernur Riau dalam Proyek PUPR "Segala temuan dari penggeledahan akan kami sampaikan ke publik. Kami mengimbau agar seluruh pihak kooperatif sehingga proses penyidikan dapat berjalan efektif," ujar Budi dalam keterangan tertulis.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 3 November 2025.
Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menelisik dugaan pemberian fee dari penambahan anggaran UPT Jalan dan Jembatan dari Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar.
Dugaan awal menyebut ada permintaan fee 2,5 persen, yang kemudian naik menjadi 5 persen atau sekitar Rp7 miliar, disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR PKPP M. Arief kepada beberapa UPT dan diduga di bawah tekanan ancaman pencopotan.
Para tersangka kini ditahan untuk 20 hari pertama hingga 23 November 2025.
Mereka dijerat Pasal 12e dan/atau 12f dan/atau 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
KPK menegaskan, proses hukum akan terus berlangsung transparan dan pihak-pihak terkait diharapkan mendukung seluruh tahapan penyidikan.*
(vo/a008)