MEDAN – Program Perlindungan Rakyat dengan Restorative Justice (PRESTICE) yang digagas Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mulai menunjukkan hasil nyata.
Program yang menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) ini telah berhasil menyelesaikan lebih dari 100 perkara perdata dan tindak pidana ringan di berbagai daerah di Sumut.
Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta tokoh masyarakat untuk mencapai perdamaian dan pemulihan kondisi seperti semula.
Baca Juga: Belum Setahun Memimpin, Gubernur Bobby Nasution Wujudkan Berobat Gratis untuk Warga Sumut Mekanisme ini menjadi alternatif penyelesaian bagi tindak pidana ringan, khususnya yang menimpa masyarakat kurang mampu, tanpa harus melalui proses pemidanaan.
"Kini lebih dari 100 perkara perdata dan pidana ringan telah diselesaikan melalui mekanisme restorative justice di Sumatera Utara. Kami berharap setelah program ini tersosialisasi secara luas, penerapannya dapat semakin membumi untuk mewujudkan Sumut Berkah," ujar Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut, Aprilla Siregar, melalui sambungan telepon, Kamis (30/10/2025).
Program PRESTICE dilaksanakan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan yang kini telah terbentuk di 6.110 desa dan kelurahan di seluruh Sumut.
Untuk memperkuat pelaksanaannya, Pemprov Sumut juga berkolaborasi dengan Polda Sumut serta Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut.
"Kolaborasi ini diharapkan dapat direplikasi di tingkat Kabupaten/Kota melalui MoU serupa dengan Polres setempat," kata Aprilla.
Selain itu, peningkatan kapasitas paralegal di setiap desa dan kelurahan menjadi fokus utama.
Saat ini tercatat lebih dari 20 ribu paralegal siap mengikuti pelatihan hukum dan mediasi yang difasilitasi oleh Pemprov Sumut.
"Ke depan, seluruh paralegal di Posbakum akan dilatih agar mampu memberikan pelayanan hukum yang optimal bagi masyarakat," tambah Aprilla.
Menanggapi kekhawatiran bahwa mekanisme Restorative Justice bisa disalahgunakan, Aprilla menegaskan bahwa program ini bukan untuk melindungi pelaku kejahatan.