MEDAN— Ketua Yayasan Pusuk Buhit Efendy Naibaho yang juga Ketua DPP Parkindo (Partisipasi Kristen Indonesia) menyampaikan keprihatinannya atas respon lambat yang dilakukan pemerintah maupun DPR, terhadap tuntutan penutupan operasional PT TPL.
Tuntutan tutup TPL yang disuarakan berbagai elemen, aktivis hingga pimpinan gereja seakan dianggap angin lalu.
Kondisi ini membuat pihak TPL seakan merasa di atas angin dan terus menjalankan program perusahaan tanpa memperdulikan penentangan yang dilakukan masyarakat setempat.
Baca Juga: Langgar KUHAP? Kuasa Hukum Tak Diberi Akses Dampingi Aktivis yang Ditahan Pihak TPL menurutnya semakin leluasa menggarap lahan pertanian yang merupakan mata pencaharian termasuk menggunakan cara-cara kekerasan karena ada pembiaran oleh pemerintah.
"Jika suara penolakan terhadap operasional PT TPL terus dianggap angin lalu, dikuatirkan ini bisa menjadi api dalam sekam. Sewaktu-waktu bisa membara memunculkan konflik yang tajam," tegas Efendy Naibaho kepada wartawan, Senin (27/10).
Selaku aktivis pemuda Kristen dan senior GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia), Efendy Naibaho mengaku sedih ketika para pucuk pimpinan gereja dan para pendeta dengan caranya menyuarakan penutupan TPL, namun tak disahuti oleh pemerintah maupun DPR.
Padahal tuntutan tersebut merupakan gambaran keluhan rakyat yang disampaikan oleh pendeta dan pastor sebagai bentuk kehadiran gereja di tengah masyarakat.
"Saya menilai apa yang disuarakan gereja bukanlah bahagian dari berpolitik melainkan sebagai bentuk penyampaian suara kenabian," tegasnya.
Efendy berharap pemerintah pusat dan DPR RI perlu membentuk tim audit independen untuk menelisik keberadaan PT TPL, baik dari sisi kepemilikan lahan, produksinya, pencemaran lingkungan maupun kepedulian terhadap sosio kemasyarakatan.
Dari audit independen diyakini bisa diketahui secara transparan apakah PT TPL layak atau tidak untuk diteruskan. Atau harus membuat paradigma baru yang ramah lingkungan dan bersahabat, bukan seperti yang terjadi saat ini.
Mengingat respon lambat terhadap tuntutan tutup TPL, Efendy Naibaho berharap DPRD kabupaten yang berada di kawasan sekitar Danau Toba perlu membentuk pansus TPL.
Sebagai wakil rakyat diharapkan berani bersuara membela konstituennya dengan menggelar rapat paripurna penghentian operasional PT TPL, hingga terbentuknya Tim Audit Independen.