JAKARTA -Sebanyak 10 orang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memberikan suara pada Pilkada Serentak 2024. Proses pencoblosan berlangsung di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Gedung Merah Putih, pada Rabu (27/11).
Para tahanan ini terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 004, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Karena keterbatasan lokasi, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mendatangi langsung rutan dengan membawa perlengkapan pemilu, termasuk bilik suara.
Petugas KPPS tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 11.20 WIB dengan didampingi satu saksi dan satu anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan Guntur. Mereka membawa satu bilik suara untuk memfasilitasi proses pencoblosan.
Proses pemungutan suara dilakukan dalam dua sesi terpisah. Empat tahanan dari Rutan KPK Gedung C1 melakukan pencoblosan terlebih dahulu, diikuti enam tahanan dari Rutan KPK Gedung Merah Putih (Rutan K4).
Para tahanan mengenakan pakaian khas, seperti rompi oranye untuk tahanan Gedung C1, dan kaus kasual untuk tahanan Gedung K4. Setelah mencoblos, mereka mencelupkan jari ke tinta ungu sebagai tanda telah menggunakan hak pilih.
Adapun sepuluh tahanan KPK yang menggunakan hak suaranya adalah:
Ahmad TaufikAnjar SulistiyonoAndhi PramonoMax Ruland BosekeIndra Sukmono ArharrysRichard CahyantoSahata LumbantobingSatrio WibowoSaut Irianto RajagukgukToras Panggabean
Salah satu tahanan, Satrio Wibowo, yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan APD Covid-19 senilai Rp 319 miliar, sempat berpose salam metal tiga jari setelah memberikan suaranya.
Setelah seluruh tahanan mencoblos, surat suara dimasukkan ke dalam kantong hitam dan dibawa kembali oleh petugas KPPS ke TPS 004 Guntur untuk dimasukkan ke dalam kotak suara.
Pemberian hak suara kepada tahanan merupakan upaya memastikan seluruh warga negara, termasuk mereka yang tengah menjalani proses hukum, tetap dapat berpartisipasi dalam demokrasi. Proses pencoblosan ini dilakukan dengan pengawasan ketat untuk menjaga transparansi dan keamanan.
Pilkada 2024 menjadi momen penting untuk menentukan pemimpin di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jakarta, yang terus berupaya menjaga integritas proses demokrasi, meski di tengah tantangan.
(N/014)