MEDAN – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sumatra Utara, Iskandar ST, mendesak Polrestabes Medan mengungkap secara transparan identitas tersangka kasus judi online (judol) yang menjadi buronan dan memiliki nama yang sama dengannya.
Desakan itu disampaikan menyusul insiden salah tangkap yang menimpanya di Bandara Kualanamu, Rabu (15/10/2025).
"Saya minta kepada kepolisian, dalam hal ini Polrestabes Medan, untuk segera mengungkap siapa sebenarnya Iskandar yang diburon oleh pihak kepolisian," tegas Iskandar saat memberikan keterangan di Medan, Selasa (21/10/2025).
Baca Juga: PWI Pusat Tegaskan Pasal 8 UU Pers Konstitusional, Minta Penguatan Perlindungan Wartawan Iskandar menduga buronan yang dimaksud bukanlah pelaku biasa dalam jaringan scamming dan judi online yang sedang ditangani kepolisian.
Ia menilai tindakan aparat yang sampai masuk ke kabin pesawat untuk menurunkannya sebagai bentuk tindakan berlebihan dan melanggar prosedur penerbangan.
"Ini pasti buronan besar. Saya minta pelaku aslinya segera diungkap dan diekspos identitasnya ke publik. Jangan sampai masyarakat dibingungkan dengan informasi yang tidak lengkap," ujarnya.
Iskandar ST menjadi korban salah tangkap aparat di Bandara Internasional Kualanamu, saat hendak bertolak ke Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia.
Ia dipaksa turun dari pesawat karena dicurigai sebagai pelaku kejahatan siber dan judi online yang tengah dicari.
Namun, setelah dilakukan pencocokan data di garbarata, aparat kepolisian akhirnya memastikan bahwa Iskandar ST bukanlah sosok Iskandar yang menjadi buronan.
Insiden ini menuai sorotan luas dan kritik terhadap profesionalisme aparat dalam melakukan penangkapan, khususnya yang melibatkan nama identik.
Menanggapi kejadian tersebut, Kapolda Sumatra Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto telah menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada Iskandar ST atas insiden salah tangkap tersebut.
Selain itu, keempat petugas yang melakukan penangkapan di bandara saat itu telah diproses oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumut guna mempertanggungjawabkan kesalahan prosedural.